“Semua aspek pembangunan yang dilakukan di Papua, baik di pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur adalah untuk mengintegrasikan Papua ke dalam Indonesia,” kata Otto.
Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menanggapi hasil riset FAPD yang bertajuk “Membangun Fondasi Perdamaian di Papua”, disiarkan di kanal YouTube Imparsial dan dipantau dari Jakarta, Jumat.
Selain itu, menurut Otto, pembangunan yang berlangsung di wilayah rawan konflik juga bertujuan untuk memudahkan Pemerintah dalam mengendalikan situasi guna mencegah konflik mengalami eskalasi.
“Pembangunan infrastruktur juga untuk memobilisasi kekuatan Pemerintah dalam mengendalikan keamanan di daerah konflik,” kata dia.
Otto berpandangan bahwa pembangunan jalan yang meningkatkan konektivitas antardaerah tidak hanya semata-mata untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dari masyarakat lokal, tetapi juga untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada pemerintah dalam rangka mengendalikan kondisi keamanan di wilayah tersebut.
Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan Otto, pusat-pusat pembangunan sebagian besar berlokasi di titik-titik yang memudahkan pemerintah untuk mengendalikan situasi keamanan.
“Pendidikan juga begitu. Pendidikan adalah instrumen untuk pengendalian situasi suatu wilayah,” kata Otto.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD) Cahyo Pamungkas mengatakan bahwa pembangunan di wilayah Papua belum sepenuhnya mendukung upaya peningkatan perdamaian.
Pemerintah harus mengimbangi pembangunan di Papua dengan pelatihan untuk memaksimalkan kapasitas masyarakat Papua dalam menyokong upaya peningkatan perdamaian yang kondusif.
“Pembangunan yang berbasis kebudayaan atau melanesian way adalah alternatif,” kata Cahyo.
