Jakarta (BabatPost.com) – Direktur Eksekutif Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW) Nova Andika memberi apresiasi terkait dengan langkah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjalankan perintah Presiden Joko Widodo dalam percepatan penurunan angka kekerdilan atau stunting di Indonesia.
“Saya mengapresiasi peran KSP Moeldoko telah menjalankan fungsinya dengan memastikan agar program-program prioritas nasional sesuai dengan visi dan misi Presiden, termasuk dalam hal ini memastikan agar program penurunan angka stunting pada tahun 2024 bisa mencapai 14 persen,” ujar Nova dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Program penurunan stunting berkaitan dengan bonus demografi yang diperkirakan akan dirasakan Indonesia pada tahun 2030. Pemerintah pun telah memiliki program untuk menjaga bonus demografi agar menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dari sisi kesehatan.
Presiden Jokowi sangat menaruh perhatian terhadap penurunan stunting demi kualitas sumber daya manusia (SDM) pada masa mendatang.
“Untuk itu, Moeldoko yang memiliki peran besar dalam menjembatani lintas kementerian/lembaga telah memberikan peran signifikan bagi kelancaran program pemerintahan saat ini,” ucapnya.
Dalam beberapa pemberitaan sebelumnya, Moeldoko sangat menaruh perhatian terhadap permasalahan penurunan angka stunting sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.
Ketika Moeldoko melakukan kunjungan kerja di Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (6/1), dia mengajak seluruh elemen masyarakat ikut terlibat dalam percepatan penurunan angka stunting di Indonesia.
“Presiden sangat concern (menaruh perhatian, red.) dengan stunting. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting di Indonesia sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing,” ujar Moeldoko.
Selain itu, usai mengikuti rapat terbatas terkait dengan percepatan penurunan stunting, Selasa (11/1), dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi meminta pelaksanaan program penurunan stunting dengan fokus dan tepat sasaran, bukan sekadar seremonial dengan bagi-bagi pemberian makanan tambahan (PTM) dan gizi setiap akhir tahun.
“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, laju penurunan stunting per tahun minimal 3 persen. Ini butuh langkah yang fokus, tepat sasaran, dan terpadu, bukan seremonial untuk menghabiskan anggaran seperti sebelum-sebelumnya,” katanya.
Moeldoko juga menuturkan bahwa program percepatan penurunan stunting akan secara terpadu, yakni di bawah tanggung jawab Kementerian Kesehatan dan BKKBN dengan anggaran belanja sebesar Rp50 triliun.
“Langkah ini diambil karena sebelumnya percepatan penurunan stunting libatkan 19 kementerian/lembaga. Ini yang dinilai Bapak Presiden tidak efektif sehingga ke depan lebih disederhanakan,” ucap Moeldoko.
Selain itu, kata Moeldoko, percepatan penurunan stunting harus memanfaatkan program Satu Data Indonesia agar intervensi pada daerah-daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi bisa tepat sasaran.
