Jakarta (BabatPost.com) – Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto mengimbau pihaknya dan lembaga pelatihan untuk mewaspadai adanya pungutan liar dalam Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
“Pelaksanaan Latsar CPNS sudah menjadi tanggung jawab instansi terkait dan dibiayai oleh Negara. Jadi, jangan sampai terjadi pungutan liar terhadap peserta latsar,” ujar Adi Suryanto berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Imbauan tersebut dikemukakannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Perubahan Kebijakan Pelatihan Dasar CPNS yang diselenggarakan secara hybrid di Kantor LAN, Jakarta, Rabu.
Kewaspadaan terhadap pungutan liar itu, lanjut Adi Suryanto, juga merupakan wujud komitmen LAN dan lembaga pelatihan agar semua CPNS dapat mengikuti pelatihan dasar.
Apabila terdapat masalah di lapangan, kata dia, hal tersebut dapat langsung dikoordinasikan dengan LAN untuk mencari penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Adi Suryanto juga mendorong LAN untuk mengembangkan kurikulum pelatihan, metode pembelajaran, bahkan bahan-bahan ajar agar menjadi lebih adaptif dan menarik sebagaimana para CPNS yang berasal dari kelompok milenial.
“Beberapa tahun belakangan, kami merekrut CPNS milenial yang dinilai lebih melek teknologi. Maka, kami perlu melakukan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, serta bahan ajar yang lebih adaptif dan menarik,” katanya.
LAN sebagai instansi pembina pelatihan aparatur sipil negara (ASN), kata Adi Suryanto, perlu senantiasa berupaya melakukan terobosan-terobosan baru.
Untuk mewujudkannya, LAN sepatutnya berupaya membenahi kebijakan, kurikulum, serta metode pembelajaran agar menjadi lebih dinamis sesuai dengan perkembangan yang tengah terjadi.
Menurut dia, langkah seperti itu juga tidak terlepas dari kondisi pandemi COVID-19 yang menuntut LAN mengubah cara pemberian materi pelatihan, yaitu melalui pemanfaatan teknologi informasi (flexible learning).
“Perubahan mendasar lain yang dilakukan untuk Latsar CPNS adalah internalisasi nilai dasar ASN Ber-AKHLAK yang dimasukkan dalam kurikulum pelatihan dasar itu dan menggantikan ANEKA,” kata dia.
Hal senada diungkapkan pula oleh Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN Muhammad Taufiq.
Ia menyatakan nilai dasar ASN Ber-AKHLAK telah menjadi pedoman bagi seluruh aparatur sipil negara untuk bekerja dan beraktivitas.
“Oleh karena itu, nilai dasar itu perlu diinternalisasikan kepada setiap individu dan dimulai dari peserta Latsar CPNS sebagai tahapan awal untuk mengabdi menjadi ASN,” kata Muhammad Taufiq.
Muhammad Taufiq pun berharap kebijakan baru tersebut mampu menjadi sebuah terobosan dalam membangun karakter ASN yang profesional demi mewujudkan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia.
