Jakarta (BabatPost.com) – Hasil survei Charta Politika yang diluncurkan di Jakarta, Senin, menunjukkan 40,3 persen dari total 1.200 responden mengaku belum tahu pemilihan umum akan digelar serentak pada 2024.
Dari total 1.200 responden yang diwawancara, sebanyak 59,7 persen di antaranya atau sebanyak 716 orang telah mengetahui informasi bahwa pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan kepala daerah akan digelar pada tahun yang sama.
“Namun, sebanyak 484 responden lainnya mengaku belum mengetahui informasi tersebut,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya saat acara peluncuran hasil survei secara virtual sebagaimana diikuti di Jakarta, Senin.
Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mendorong penyelenggara pemilu untuk menyebarkan informasi terkait dengan pemilu lebih luas kepada masyarakat.
“Ini PR (pekerjaan rumah) bagi KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) penyelenggara pemilu,” Yunarto saat memaparkan hasil survei.
Dalam paparan yang sama, menunjukkan 81,7 persen responden setuju pemilihan umum digelar serentak pada tahun 2024. Namun, 17,3 persen responden lainnya tidak setuju.
Yunarto menyampaikan tingginya jumlah responden yang setuju pemilu digelar pada tahun 2024 berbanding terbalik dengan hasil survei menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.
“Ini mungkin berpengaruh pada psikologi orang ketika sekarang merasa Covid-19 sudah mereda, situasi pertemuan online sudah bisa dilakukan, dan tidak berbahaya lagi untuk kumpul pada masa Covid-19, termasuk diselenggarakan pemilu serentak terbesar sepanjang sejarah di Indonesia,” kata Yunarto.
Charta Politika juga menghimpun persepsi publik mengenai adanya wacana menunda pemilu sampai 2027 karena alasan pandemi Covid-19.
Mayoritas responden, yaitu 47,6 persen dari 1.200 orang yang diwawancara tidak setuju dengan penundaan pemilu sampai 2027.
Namun, ada 20,4 persen responden atau sebanyak 245 orang setuju dengan wacana itu.
Isu pemilu lainnya yang ditanyakan Charta Politika kepada responden perihal wacana perpanjangan masa jabatan presiden sampai tiga periode.
Hasil survei memperlihatkan 46,2 persen responden mengetahui wacana perpanjangan itu, sementara 36,4 persen tidak tahu.
Terkait dengan itu, Charta Politika lanjut mendalami persepsi para responden terkait dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Hasilnya sebanyak 57,9 persen responden tidak setuju terhadap wacana itu, sedangkan 19,8 persen menyatakan setuju.
