Hal itu disampaikan Jubir Wapres Masduki Baidlowi saat mendampingi Ma’ruf Amin dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Utara, Jumat.
“Dengan kejadian seperti ini, kami, MUI harus lebih hati-hati lagi. Jadi Wapres mengharapkan kepada MUI supaya lebih hati-hati di dalam proses pendataan ke depan. Itu harapan Wapres,” kata Masduki, Jumat.
Wapres juga meminta MUI untuk melakukan evaluasi internal dan lebih selektif dalam melakukan rekrutmen kepengurusan majelis ulama tersebut.
“MUI ke depan harus lebih hati-hati dalam merekrut kepengurusannya, karena selama ini MUI menerima kepengurusan itu memang sudah meminta kadernya yang terbaik,” kata Masduki yang juga Ketua MUI bidang Komunikasi dan Informasi.
Sebelumnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap tiga pendakwah di Bekasi pada Selasa (16/11) terkait dugaan keterlibatan mereka dalam tindak pidana terorisme.
Ketiga orang tersebut ialah pendiri Partai Dakwah Republik Indonesia (PDRI) Farid Okban, Anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain An Najah dan Anung Al Hamat. Ketiganya ditangkap dalam waktu dan tempat yang berdekatan karena diduga terlibat dalam kepengurusan lembaga pendanaan di bawah Jamaah Islamiyah (JI).
Hasil penyidikan Densus 88 Antitetor, Ahmad Zain An Najah merupakan Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf (LAM BM ABA) dan Farid Okbah adalah anggota Dewan Syariah LAM BM ABA. Sementara Anung Al Hamat ialah pendiri Perisai Nusantara Esa, yaitu organisasi sayap JI.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono mengatakan JI terus melakukan upaya pembentukan organisasi sayap guna mendapatkan pendanaan bagi organisasi terorisme tersebut.
Sumber pendanaan JI secara internal diperoleh melalui infak dari seluruh anggota setiap bulannya.
“Besarannya sekitar 2,5 persen dari pendapatan anggota setiap bulannya,” kata Rusdi.
Sementara sumber pendanaan JI secara eksternal dilakukan dengan mendirikan LAM BM ABA.
