Babatpost.com – Salah satu koalisi yang dulu mendukung partai oposisi Gerindra, Relawan Merah Putih (RMP) serius jika mereka ingin membantu pemerintahan Jokowi-JK untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik dari sekarang.
“Saya yakin dengan komunikasi seperti ini, ada ruang demokrasi, mengkritik, dan bertanya, harusnya ini bisa membuat informasi tak tersumbat,” tegas Ketua RMP, Maruarar Sirait, dalam diskusi bertajuk Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Jakarta, Senin (7/9/2015).
Hadir sebagai pembicara adalah Menkeu RI Bambang Brodjonegoro, Dirut BEI Tito Sulistio, Dirut Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin, dan Ketum HIPMI Bahlil Lahadalia.
Sementara peserta diskusi adalah para aktivis seperti Ketua Umum PMKRI Lidya Natalia, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Beni Pramula, dan para pengurus daerah HIPMI. Selain itu, tokoh asosiasi juga hadir dari Gapensi dan Hiswana Migas.
Dalam kesempatan ini, Maruarar menegaskan bahwa sejumlah regulator serta pejabat penting negara di bidang ekonomi sudah membuat aksi nyata dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.
Diakui Ara, sapaan akrabnya, belajar dari krisis ekonomi terdahulu pada 1998 dan 2008, kondisi saat ini memang belum normal. Namun secara parameter obyektif, harus diakui kondisi saat ini jauh lebih baik.
Dia mencontohkan Bursa Efek Indonesia yang terus maju melangkah untuk mendorong keterbukaan bursa bagi pengusaha belum besar dan pengusaha dari seluruh Indonesia, tak hanya di Jakarta.
“Kita harus jujur keadaan sekarang pun tak normal dan belum baik. Tapi dengan parameter sekarang, jelas situasi saat ini belumlah krisis,” kata Ara.
Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadallia berharap Pemerintah terus bekerja keras mendorong berkembangnya pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Sebab terbukti di 1998, penjaga perekonomian sebenarnya adalah sektor UMKM.
“Pelaku usaha itu masih kecil, kita butuh 1,6 juta pengusaha baru. Masalahnya adalah pendanaan kurang. Pentingnya UU Pengusaha Pemula adalah memproteksi ke sana. Daripada uang diberikan untuk kartu-kartu subsidi,” kata Bahlil.
Dia juga mendorong hilirisasi sehingga bahan mentah tak melulu diekspor ke luar negeri.
Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meyakini Indonesia memiliki ketahanan yang sangat baik dalam menghadapi krisis ekonomi yang dipicu pelemahan ekonomi global saat ini. Pemerintah juga berpacu menyiapkan sejumlah kebijakan demi mempertahankan laju ekonomi tetap membaik.
Dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat, pemerintah mempersiapkan instrumen Dana Desa yang langsung ke pemerintahan desa. Besarannya Rp20-an triliun untuk 2015. Karena pemda juga diwajibkan menyumbang, maka angkanya bisa sampai Rp50-an triliun.
“Semuanya itu dipakai untuk infrastruktur swadaya dan cash transfer. Juga bisa dipakai untuk dana bergulir menggiatkan kegiatan ekonomi desa,” kata Bambang.
Selain Dana Desa, kata Bambang, mulai 1 Agustus, sudah dijalankan Kredit Usaha Rakyat (KUR) versi baru dengan fokus mikro lewat bunga disubsidi. Perbankan diwajibkan memberi bunga 12 persen dari aslinya 22 persen. Tahun 2016, diperkirakan bunga bisa menurun hingga 9 persen.
“Ini pemerintah keluarkan uang, bank juga bantu. Tidak ada lagi agunan, karena ada jaminan kredit. Pemerintah sudah memberi modal ke Jamkrindo, supaya KUR tak perlu agunan dari yang mengajukan kredit,” jelas Bambang.
“Di masa lalu, KUR banyak di sektor perdagangan. Ke depan, kita harap di sektor produksi.”
Untuk pemerataan kesejahteraan, pemerintah mengintervensi lewat Bantuan Tunai Bersyarat, yang berbedar dengan model Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama ini. Indonesia mengacu pada Brasil yang berhasil menurunkan koefisien pemerataan 0,05 poin lewat program sejenis.
“Kita akan terapkan ke 6 juta rumah tangga miskin di Indonesia. Satu keluarga sangat miskin akan menerima Rp150 ribu perbulan, misalnya. Tapi ada syaratnya. Misal, kalau punya anak, dipastikan anaknya sekolah, tak disuruh bekerja. Kalau ada ibu hamil, si ibu harus periksa ke Puskesmas secara teratur. Kalau ada raskin, dipastikan raskin mereka terima. Itu contoh syaratnya,” jelasnya.
Strategi pemerataan kesejahteraan yang lain adalah penyediaan infrastruktur, dengan kebijakan fisik minimum. Ke depan, Pemerintah akan mendorong pembangunan fasilitas umum di seluruh Indonesia sehingga bisa memenuhi layanan publik.
Sementara kebijakan umum terkait APBN 2015, Menkeu menegaskan pihaknya berfokus pada menjaga defisit anggaran supaya tak melebar terlalu jauh. Untuk siap-siap, Pemerintah juga sudah memiliki pembiayaan tambahan.
Maruarar mendukung langkah Pemerintah. Namun, dia mengingatkan agar Pemerintah bisa memperkuat pengawasannya. Semisal, terkait KUR, harus ada pengawasan kuat.
“Jangan sampai nanti non performing loan perbankan naik, yang disalahkan KUR-nya. Penting juga untuk memastikan tidak ada permainan,” tegas Ara.
Dirut BEI Tito Sulistio menambahkan ketahanan ekonomi Indonesia sebenarnya tidak bermasalah. Yang menjadi masalah justru karena semua merasa ‘kebingungan’ akibat tidak adanya strategi pembangunan nasional.
“Sejak dihapuskannya GBHN, ini awal mula masalah. Di GBHN, ada strategi ekonomi dan pertahanan. Dulu itu dibikin. Sekarang setelah dihapus, tak pernah dibikin. Kita tak tahu negara mau dibawa kemana,” kata Tito.
