BabatPost.com – Akhir-akhir ini telah ramai pengungkapan peredaran dan perdagangan ijazah palsu. Hal ini menjadi peting mengingat mempertaruhkan kredibelitas lembaga pendidikan oleh karena itu sudah seharusnya ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Joko Widodo harus membuat sebuah gerakan nasional untuk memerangi peredaran ijazah palsu.
Pandangan gebrakan meemrangi peredaran ijazah palsu tersebut diungkap oleh Ridwan Hisjam, Wakil Ketua Komisi X DPR, kepada wartawan di Kepatihan, Yogyakarta, Kamis, 4 Juni kemarin.
Menurutnya, gerakan nasional memerangi peredaran ijazah palsu ini harus diawali oleh Presiden. Misalnya saja membuktikan apakah ijazah milik Presiden Joko Widodo asli atau palsu.
Gerakan memerangi peredaran ijazah palsu tersebut kemudian diikuti oleh para pejabat lain hingga para pegawai negeri. Dengan pembuktian keabsahan ijazah tersebut akan terlihat jelas, sehingga pengunaan ijasah palsu tidak lagi akan digunakan serta peredarannya ijazah palsu akan terhenti.
“Gerakan itu bisa dimulai dengan membuktikan ijazah milik Presiden apakah asli dan tidak palsu. Lalu pembuktian itu juga harus diikuti oleh Wakil Presiden, Menteri-Menteri, juga anggota DPR, dan pejabat lain,” ujar Ridwan Hisjam.
Dengan begitu, siapapun yang akan menjadi pejabat negara akan terlihat pendidikan terakhirnya dengan menilik ijazah. Sehingga, penggunaan ijazah bisa dikroscek keasliannya.
Usul gebrakan yang patut diapresiasi, dan sudah selayaknya memang untuk direalisasikan. Sungguh meresahkan dan mengagetkan, seorang yang menduduki poisis jabatan tertentu di pemerintahan menggunakan ijazah palsu. Tindak penipuan yang melanggar hokum serta tindakan yang mencerminkan tidak adanya rasa pertanggungjawaban terhadap gelar yang disandangnya.
Dengan fenomena ini, tidak heran apabila Indonesia memiliki banyak sekali lulusan sarjana, S2 dan S3 namun kontribusi terhadap masyarakatnya kecil. Merupakan momen yang tepat bagi Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan reformasi pendidikan di tanah air.
