BABAT POST- Demo lanjutan pada tanggal 25 November setelah demo 4 November lalu,presiden Jokowi beserta wakilnya mendiskusikan di istana negara tentang permasalahan tersebut.
Aksi unjuk rasa menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok belum selesai. Setelah demo 4 November, aksi serupa kabarnya akan digelar kembali pada 25 November. Dan aksi tersebut akan dilakukan demo atau unjuk rasa secara besar-besaran serupa dengan demo 4 November.
Bapak presiden Joko widodo melakukan pertemuan dengan beberepa tokoh yang penting dalam persoalan tersebut agar di demo 25 November nanti, tidak akan terjadi kesalah fahaman serta pertengkaran antar sesama.
Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung yakin demonstrasi itu bukan untuk menggulingkan Presiden Jokowi.
“Enggak (menggulingkan), yang jelas presiden bersilaturahmi, berkomunikasi, berdialog dengan siapa pun agar masyarakat segera tenang,” ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/11/2016).
Sebab, kata Pramono, jika ketegangan masih terjadi maka akan mengganggu perbaikan ekonomi yang saat ini tengah diupayakan pemerintah.
“Momentum perbaikan ekonomi yang sedang kita lakukan akan bisa terganggu kalau kemudian ketegangan itu masih terjadi,” ujar dia.
Untuk itu, kata Pramono, Jokowi akan terus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang diharapkan bisa menenteramkan situasi. Agar tidak terjadi pertengkaran satu sama lain.
“Tentunya melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh yang diharapkan bisa menentramkan persoalan ini. Jadi itu yang dilakukan,” ucap Pramono.
Jokowi, kata Pramono, berkomitmen tidak akan mengintervensi proses hukum yang saat ini menjerat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
“Maka memberikan kewenangan sepenuhnya pada Polri untuk menindaklanjuti itu dan rencananya besok hari Selasa, Rabu dan seterusnya mudah-mudahan segera ada keputusan,” ujar dia.
Pramono juga mengatakan, Jokowi berharap dari konsolidasi yang dilakukan dengan TNI AD, Marinir, Brimob, dan alim ulama tidak ada demonstrasi pada 25 November. Apalagi, jika kasus dugaan penistaan agama ini sudah diputuskan secara terbuka dan transparan.
“Karena ini adalah negara hukum, negara ini adalah negara yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan tekanan kekuatan politik siapa pun yang melakukan itu,” Pramono menjelaskan.
