BABAT POST – Pemerintah Indonesia terus melakukan upayanya agar kuota haji Indonesia bertambah. Dalam waktu dekat, DPR akan melakukan diplomasi parlemen agar Pemerintah Arab Saudi menyetujui kuota haji negara-negara tetangga yang tak terpakai diserahkan ke Indonesia.
Ketua DPR, Ade Komarudin mengatakan, langkah-langkah hubungan trilateral antara Indonesia, Arab Saudi, dan negara-negara tetangga yang kuota hajinya tak digunakan maksimal perlu dilakukan.
“Kemudian kita akan melakukan langkah ke Pemerintahan Arab Saudi agar memberikan persetujuan untuk melakukan langkah itu,” ujar Ade Komarudin seusai rapat konsultasi bersama sejumlah instansi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2016).
Dalam hal ini, kata dia, DPR akan melakukan diplomasi parlemen.
“Saya sebagai ketua tim pengawasan kemarin akan mengagendakan pada bulan Desember, kemungkinan melakukan muhibah dalam rangka membantu penyelenggaraan haji tahun depan bisa lebih baik lagi,” sambungnya.
Selain penambahan kuota haji, permasalahan pemondokan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi juga akan disampaikan nantinya.
“Soal masalah karena keterbatasan kuota kemarin (jamaah haji Indonesia berangkat via Filipina), Kementerian Agama dengan TNI-Polri akan menyosialisasikan ini kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Ade.
Sosialisasi itu dianggapnya penting agar kasus ditangkapnya ratusan calon jamaah haji oleh imigrasi Filipina karena pemalsuan dokumen perjalanan tak terulang. Niat DPR demikian pun diapresiasi pemerintah.
“Tentu yang kami harapkan agar DPR juga bisa mengajak Pemerintah Saudi Arabia bersama negara-negara yang tergabung dalam OKI untuk kembali melihat kembali apakah rasio sepermil seperseribu dalam penetapan kuota masih relevan,” tutur Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam kesempatan sama.
Menurut Lukman, penetapan kuota haji oleh Pemerintah Arab Saudi perlu ditinjau ulang.
“Ada negara-negara seperti Indonesia atau Malaysia yang jumlah antreannya sampai puluhan tahun, sementara juga ada negara-negara yang tidak bisa terserap habis kuota yang tersedia itu,” ujar Lukman.
Maka itu, menurut Lukman, perlu kearifan tersendiri bagi Pemerintah Arab Saudi bersama negara-negara OKI untuk meninjau ulang penetapan kuota haji itu.
“Tentu pemerintah sangat berterima kasih dan berharap kemudahan misi muhibah DPR yang akan dilakukan pada bulan Desember itu bisa berlangsung dan berjalan dengan hasil yang menggembirakan,” tutupnya.
