BABAT POST – Jelang Pilkada DKI Jakarta 2017, berbagai penolakan terhadap calon petahanan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus bermunculan. Penolakan merupakan demokrasi yang harus dijadikan input agar menghasilkan output yang terbaik.
Ketua Plt DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Bambang DH mengatakan, kedatangan para demontran ke DPP ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dari beberapa kelompok warga yang sudah tergusur dan masyarakat lain yang merasa terancam. Bambang pun mengakui bila aksi penolakan ini bukanlah kali pertamanya.
Bahkan, ditubuh internal DPD PDI Perjuangan saja, penolakan sudah sangat kencang. Namun, kata dia, PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung sebagai cagub dan cawagub DKI Jakarta 2017.
“Ini merupakan dinamika. Aspirasi ini akan kami sampaikan pada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri,” kata Bambang usai menemui demonstran anti-Ahok di depan Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Kamis, 25 Agustus 2016 kemarin.
Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, penolakan-penolakan terhadap Ahok yang terjadi baik di internail partai ataupun lapisan warga merupakan sebuah demokrasi.
Termasuk penolakan agar PDI Perjuangan tidak mendukung Ahok-Djarot ditengah adanya isu bila kemungkinan besar partai pemenang tersebut mendukung mereka.
Apalagi, Ahok terus mengklaim dan merengek meminta dukungan PDI Perjuangan.
“Penolakan dan dukungan merupakan demokrasi. Memang penolakan yang terjadi saat ini terhadap Ahok sangat kencang. Wajar saja, yang penting tidak anarkis,” ujarnya.
Emrus menuturkan, dalam komunikasi politik, penolakan atau dukungan merupakan sebuah output agar dapat menghasilkan input yang maksimal. Misalnya, saja aksi penolakan kepada PDI Perjuangan agar tidak mendukung Ahok, baik itu dari internal ataupun dari eksternal.
Seharusnya, PDI Perjuangan menjadikan penolakan tersebut sebagai masukan dan meredamnya dengan tidak memunculkan nama Ahok-Djarot terlebih dahulu. Kemudian, lanjut Emrus, untuk memastikan benar atau tidaknya penolakan murni dari warga dan tidak ditunggangi, PDI Perjuangan harus mengkajinya dari berbagai sisi.
“PDI Perjuangan itu kan partai pemenang yang 70% kadernya sangat loyal. Idealnya mereka memang harus mencalonkan kadernya sendiri. Jadi wajar banyak penolakan, apalagi Ahok tidak bisa berkomunikasi dengan baik kepada warga,” pungkasnya.
Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi mendukung Sandiaga Salahudin Uno menjadi bakal cagub DKI Jakarta 2017 mendatang. Pembacaan salawat menyambut kedatangan Sandiaga Uno ke lokasi deklarasi di Ponpes Al-Qudwah – Al-Muqoddasah, Cakung, Jakarta Timur.
Dari pantauan, Sandiaga datang ke lokasi deklarasi pada pukul 14.45 WIB, Kamis (25/8/2016). Sandiaga yang mengenakan setelan baju hijau muda dan sarung yang dikalungkan ke leher serta peci cokelat disambut hangat ribuan kader dan simpatisan PKB.
“Cagub dari PKB harus sah yakni, santun, aspirasi, dan humanis,” ujar pembawa acara di Pesantren Al-Qudwah – Al-Muqoddasah, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (25/8/2016).
Selain dihadiri petinggi PKB DKI Jakarta, acara deklarasi ini juga dihadiri Ketua DPD Partai Demokrat DKI Nachrowi Ramli, anggota DPD Gerindra DKI Syarif, Ketua DPW PAN DKI Eko Purnomo (Patrio), serta sejumlah ormas-ormas.
