BabatPost.com –Tragedi Kanjuruhan mendapatkan atensi khusus dari Komisi X DPR RI yang mana mereka sepakat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tragedi kematian ratusan suporter di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Adapun delapan dari sembilan fraksi telah menandatangani pembentukan Pansus.
“Kita sudah menggalang dukungan, dari fraksi-fraksi sudah delapan fraksi yang tandatangan memberikan dukungannya. Segera kita ajukan, kalau hari ini terpenuhi syaratnya, (langsung) kita ajukan ke pansus,” ujar anggota Fraksi PKB, Heru Widodo saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2022).
Hasil diskusi internal di Fraksi PKB, tragedi Kanjuruhan harus dievaluasi menyeluruh karena memakan korban jiwa hingga ratusan. Hal pertama yang harus dievaluasi adalah regulasi penyelenggaraan antara Arema Malang versus Persebaya.
Statuta FIFA dan pengamanan di lapangan selama pertandingan sepakbola juga perlu dievaluasi.
Menurut Heru, Pansus ini akan juga mencari dukungan lintas komisi. “Kita akan minta dukungan yang lebih banyak lagi, teman-teman di Komisi III dan Komisi X,” ujar Heru.
Sementara, Juru bicara F-PKB, M Khadafi mengatakan, hasil rapat di Komisi X DPR sepakat agar tragedi Kanjuruhan diusut tuntas agar terang dan hasilnya bisa disampaikan ke publik.
“Dengan adanya kolaborasi Komisi X dan Komisi III, karena menyangkut mitra Komisi III (mitra) Kepolisian, maka akan semakin mudah dan terang benderang. Siapa yang akan bertanggungjawab berkenaan dengan Tragedi di Kanjuruhan,” ucap dia.
Anggota Komisi X DPR itu juga menyampaikan jika komisi yang membidangi olahraga mengharapkan agar keluarga korban mendapatkan haknya. Salah satunya menyangkut asuransi.
Pihaknya menekankan Tragedi Kanjuruhan tidak boleh terulang kembali di masa mendatang.
“Kita ingin investigasi ini bisa terang benderang dan masyarakat itu bisa benar-benar jelas terkait tragedi ini,” kata Khadafi.
Sementara itu, menurut M Khadafi, satu fraksi yang belum menandatangani persetujuan pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan di Komisi X adalah Fraksi PPP.
Pasalnya, pada saat proses persetujuan diambil, anggota fraksi partai berlambang kabah itu masih melakukan kunjungan kerja di luar negeri.
“Hampir semua fraksi yang tandatangan tadi Komisi X. PPP ada kunjungan keluar negeri, tapi melalui telepon sudah menyatakan bersedia,” ucap Khadafi.
