Pratikno menyampaikan informasi itu saat bertemu dengan Panitia HPN 2022 dan Pengurus PWI Pusat secara virtual, Selasa.
“Puncak acara (HPN) 9 Februari, kami sudah booking waktu. Semoga Presiden bisa hadir secara fisik. Tetapi tolong, protokol kesehatan harus benar-benar didisiplinkan. Sekarang mulai naik kasus positif Covid-19, terus BOR (tingkat keterisian tempat tidur RS) juga sedikit naik. Jadi, ini perhatian kita semua,” kata Pratikno ke Panitia HPN 2022.
Dalam pertemuan itu, Mensesneg juga menyampaikan presiden akan memberi sambutan serta terlibat dalam kegiatan menanam mangrove dan melepasliar Anoa.
Oleh karena itu, ia berharap panitia acara dapat mengemas kegiatan jadi sederhana tanpa mengurangi tujuan acara.
“Mohon Pak Heru bisa kawal lebih detail supaya pesannya sampai,” kata Pratikno ke Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono yang turut hadir saat rapat.
Penanaman mangrove dan pelepasliaran Anoa, hewan endemik di Sulawesi, merupakan salah satu rangkaian acara pada peringatan HPN di Kendari. Kegiatan itu, menurut Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, merupakan wujud komitmen aksi iklim Indonesia sebagai anggota G20.
Pratikno menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menyampaikan penanaman mangrove dan pelepasliaran Anoa sejalan dengan rencana Indonesia yang juga akan menanam mangrove pada acara puncak G20 di Denpasar, Bali, tahun ini.
Ia pun berterima kasih kepada Panitia HPN karena telah mengawali gerakan tanam mangrove tersebut.
“Yang lebih penting bukan sekadar menanam, tetapi memastikan mangrove itu tumbuh dan menjadi hutan,” kata Pratikno berpesan ke Panitia HPN.
Di samping itu, Ketua Umum PWI Pusat juga melaporkan agenda lain yang akan dibahas pada HPN 2022, antara lain isu-isu strategis pers nasional dan kontribusi pers kepada pembangunan daerah.
Isu pers yang akan dibahas di antaranya mencakup keberlanjutan media, hak-hak penerbit, dan kedaulatan media digital, terang Atal saat pertemuan bersama Mensesneg.
Pratikno, usai mendengar paparan Atal, menyampaikan ia kemungkinan membahas isu-isu itu bersama Menko Polhukam Mahfud MD.
“(Terkait) regulasi nasional atau terkait pengaturan platform media global, atau publisher rights (hak-hak penerbit), kami ada janji bertemu Menko Polhukam. Semoga beberapa isu itu sudah ada pembicaraan lebih konkret sebelum diadakan konvensi 7-8 Februari (2022),” kata Pratikno.
