Hal itu, menurut dia, agar manfaat dari pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Saya khawatir sekarang ini diam-diam, namun jangan-jangan ada api dalam sekam. Apalagi menjelang 2024 isu-isu politik akan mengemuka dan rawan ‘digoreng’ sehingga perlu pendekatan dari sisi budaya yang lebih intens dalam pengembangan IKN,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikan Lestari saat mengunjungi lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru bersama sejumlah pimpinan MPR RI di Kalimantan Timur, Kamis (27/1).
Lestari mengatakan permasalahan yang timbul berkaitan dengan adat dan budaya adalah “socio culture”. Hal itu mudah diledakkan dengan berbagai alasan.
Karena itu, dia meminta pemerintah untuk memperhatikan aspek-aspek adat dan budaya dengan baik dalam proses pengembangan IKN di Kalimantan Timur.
Dia mengakui bahwa dalam proses pembangunan IKN baru, pemerintah sudah berupaya membangun komunikasi dengan masyarakat setempat.
“Namun sejumlah upaya membangun komunikasi yang dilakukan pemerintah belum cukup dan masih harus ditingkatkan,” ujarnya.
Lestari mengatakan berdasarkan pengamatan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebagian komunitas masyarakat setempat mengetahui ada rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di wilayah mereka, sedangkan sebagian lainnya tidak tahu.
Menurut dia, berdasarkan data AMAN, sebagian komunitas masyarakat yang tahu tentang pembangunan IKN belum memahami konsekuensi yang akan muncul, antara lain terkait masalah sosial, budaya, kepastian hukum, dan lingkungan hidup dalam proses pembangunan IKN.
“Di sejumlah kawasan yang dibangun menjadi IKN baru itu memang merupakan wilayah tempat tinggal dari sejumlah etnis di Kalimantan Timur. Di Kabupaten Penajam Paser Utara, misalnya terdapat komunitas-komunitas dari etnis Paser dan beberapa komunitas dari subetnis Dayak Kenyah dan Dayak Modang,” katanya.
Selain itu, menurut dia, di Kutai Kartanegara terdapat komunitas dari etnis Kutai, Dayak Modang, Benuaq, Tunjung, Kenyah, Punan, dan Basab.
Lestari mengatakan beragamnya etnis yang bersentuhan dengan wilayah pembangunan dan pengembangan IKN, maka pemerintah perlu lebih mengintensifkan pendekatan-pendekatan adat dan budaya agar pembangunan IKN di Kalimantan Timur memberi kemaslahatan bagi seluruh anak bangsa.
