“Ini untuk menjamin keberlangsungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai proyek prioritas pembangunan jangka panjang,” katanya, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis.
Dengan demikian, kata dia, siapa pun yang terpilih sebagai presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan tetap melanjutkan pembangunan IKN.
Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, dan Kementerian Keuangan akan berjuang membangun IKN dari sisi pembangunan fisik. Sementara MPR RI memperkuat dari sisi politik.
Berdasarkan “masterplan” dari Bappenas, pembangunan IKN membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun sehingga banyak pihak khawatir termasuk kalangan duta besar, diplomat, dan investor jika hanya mengandalkan undang-undang yang menjadi objek legislatif “review” di DPR RI.
Termasuk langkah “judicial review” di Mahkamah Konstitusi sehingga pembangunan IKN rawan terhenti di tengah jalan. Baik karena alasan politis maupun lainnya. Atas dasar itulah MPR terus berupaya menyelesaikan kajian PPHN yang kedudukan hukumnya lebih kuat dibandingkan undang-undang, papar dia.
Pengembangan wilayah IKN terbagi atas tiga wilayah perencanaan. Pertama, kawasan dengan luas mencapai 199.962 hektare (ha). Kedua, kawasan dengan luas 56.180 ha. Ketiga, kawasan inti pusat pemerintahan yang merupakan bagian dari Kota IKN dengan luas wilayah mencapai 6.671 ha.
Ia mengatakan guna mewujudkan IKN sebagai kota dunia untuk semua, maka pembangunannya memiliki tiga visi utama, yakni kota berkelanjutan di dunia yang aman dan terjangkau, selaras dengan alam, terhubung aktif dan mudah diakses, sirkuler dan tangguh, serta pembangunan rendah karbon.
“Termasuk, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan dan simbol identitas nasional,” kata Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo
