“Masuknya hakim dan pengadilan dalam pembentukan hukum pemilu dikarenakan skema politik yang ada, yaitu ditutup jalannya merevisi undang-undang oleh pembentuk undang-undang,” kata Titi ketika memberi paparan materi dalam seminar nasional bertajuk Problematika Masa Jabatan Kepala Daerah dan Pemilihan Serentak 2024 yang disiarkan di kanal YouTube PSHK FH UII, dipantau dari Jakarta, Jumat.
Sebagai masyarakat yang berada di negara hukum, ketika merasa terbentur dengan undang-undang, maka salah satu jalan keluarnya adalah menyelesaikan permasalahan tersebut di hadapan Mahkamah Konstitusi.
Terlebih, ketika para pembuat undang-undang telah menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu, tidak melakukan revisi Undang-Undang Pilkada, dan tidak melakukan revisi Undang-Undang Partai Politik.
Pernyataan tersebut yang kemudian mengakibatkan masyarakat memperjuangkan hak mereka melalui Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, keterlibatan hakim dan pengadilan dalam pembentukan hukum pemilu menjadi tidak terhindarkan.
“Untuk ambang batas pencalonan presiden ada tujuh uji materi yang sedang berlangsung, belum lagi pasal-pasal lain yang sedang diuji. Ada yang menguji soal usia calon anggota KPU dan Bawaslu, dan lain-lain,” kata dia.
Proses masuknya pengadilan dalam pembentukan hukum pemilu, menurut Titi, dapat mempengaruhi tata kelola pemilu karena putusan Mahkamah Konstitusi dapat keluar di tengah tahapan-tahapan krusial yang sedang berlangsung.
Kemungkinan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi di tengah tahapan pemilu yang krusial merupakan tantangan yang harus diantisipasi oleh para penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).
“Akhirnya petugas penyelenggara pemilu akan merespon putusan Mahkamah Konstitusi dengan tergesa-gesa, tidak sempat sosialisasi, dan seterusnya. Ini akan mengganggu profesionalisme dan tata kelola teknis pemilu pada 2024 mendatang,” kata dia.
