Berikut sajian berita bidang politik yang dirangkum LKBN BabatPost.com.
Paripurna DPR setujui RUU IKN disahkan jadi undang-undang
Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang.
“Apakah RUU IKN disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Ketua DPR Puan Maharani yang dijawab “setuju” oleh pada anggota dewan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1).
Selengkapnya baca di sini.
Kemendagri perpanjang dua inmendagri PPKM langkah waspadai Omicron
Kementerian Dalam Negeri menerbitkan perpanjangan pemberlakuan dua instruksi Mendagri (inmendagri) soal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 varian Omicron.
“Dua inmendagri ini merupakan panduan bagi daerah untuk lebih tanggap dan waspada serta melakukan langkah antisipasi yang ditindaklanjuti dengan kebijakan di daerah,” kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa (18/1).
Selengkapnya baca di sini.
Paripurna setujui RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR
Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi RUU inisiatif DPR.
“Apakah RUU usul inisiatif badan legislasi DPR RI tentang tindak pidana kekerasan seksual, dapat disetujui menjadi RUU usulan DPR RI,” tanya ketua DPR, Puan Maharani yang dijawab “setuju” oleh pada anggora dewan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1).
Selengkapnya baca di sini.
Panja Mafia Tanah soroti 122 kasus konflik tanah ditolak Kemen ATR/BPN
Ketua Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyoroti 122 kasus konflik pertanahan yang ditolak Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) pada tahun 2021.
“Kementerian ATR BPN harus menunjukkan bahwa kami punya hak, jadi jangan dilempar ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Laporan-laporan seperti ini yang banyak kami terima di DPR, tanah sudah dimiliki masyarakat dan sudah bersertifikat tiba-tiba jadi kawasan hutan,” kata Junimart dalam Rapat Kerja Komisi II DPR bersama KemenATR/BPN di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/1).
Selengkapnya baca di sini.
Pemerintah hanya buka lowongan PPPK di Seleksi CASN 2022
Pemerintah hanya membuka lowongan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan meniadakan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dalam Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2022.
“Untuk seleksi CASN Tahun 2022, Pemerintah fokus melakukan rekrutmen PPPK dan formasi untuk CPNS tidak tersedia,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/1).
Selengkapnya baca di sini.
