“Di daerah lain sudah beroperasi (jalan tol), kita masih ribut persoalan lahan. Kita berharap Gubernur cepat membangun komunikasi bupati dan wali kota yang wilayahnya dilewati tol,” kata dia di Padang,Senin.
Menurut dia, sejumlah pemilik lahan sudah menerima biaya ganti untung dan pembangunan jalan tol di Sumbar memang terbilang lambat dibanding dengan di wilayah lain.
“Pembangunan Jalan tol Padang-Pekanbaru seksi 1 Padang-Sicincin saja masih tersendat-sendat karena persoalan lahan.
Pembangunannya terbagi menjadi enam seksi, yaitu Seksi I Padang – Sicincin, Seksi II Sicincin – Bukittinggi, seksi II Bukittinggi – Payakumbuh, Seksi IV Payakumbuh – Pangkalan, seksi V Pangkalan – Bangkinang dan seksi VI Bangkinang – Pekanbaru.
Ia mengatakan tol Padang – Pekanbaru merupakan koneksi Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), yang dimulai dari Provinsi Lampung hingga Aceh dan konektivitas ini diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi semua provinsi di wilayah Pulau Sumatera.
Tol Padang – Pekanbaru ini ditargetkan beroperasi pada tahun 2025 namun persoalan lahan yang rumit di Sumbar membuka kemungkinan target tersebut berat untuk tercapai. Padahal, ruas Tol Padang – Pekanbaru ini masuk dalam proyek strategis nasional yang mesti mendapat prioritas.
“Tak hanya itu, jika tuntas, maka jalan tol yang menghubungkan Sumbar dan Riau ini akan menjadi salah satu ruas jalan tol terpanjang di Indonesia karena menjadi yang terpanjang di Indonesia dan menjadi sebuah keunggulan.
“Kita minta Pemprov Sumbar serius menuntaskan segala persoalan, jangan lamban lagi, semua harus cepat,” kata dia.
Ia mengatakan kuncinya adalah koordinasi gubernur dengan bupati dan wali kota yang terdampak pembangunan harus membangun komunikasi dengan tokoh adat, niniak mamak, tokoh masyarakat setempat.
“Selaku pemimpin di tiap daerah, terutama untuk mempercepat langkah pembebasan lahan,” kata dia.
