“Keterlibatan masyarakat lokal itu merupakan cara untuk mencapai pembangunan perdamaian yang efektif dengan mengedepankan local ownership (rasa kepemilikan masyarakat lokal, red.) dan local capacity building (peningkatan kapasitas masyarakat lokal, red.,” kata Vrameswari.
Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menanggapi hasil riset FAPD yang bertajuk “Membangun Fondasi Perdamaian di Papua”, disiarkan di kanal YouTube Imparsial dan dipantau dari Jakarta, Jumat.
Pembangunan dari bawah ke atas memungkinkan pemerintah untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan secara damai, mengembangkan kepercayaan dan kohesi sosial di dalam masyarakat, serta mempromosikan pentingnya dialog antarkelompok.
Kunci utama dalam pendekatan pembangunan dari bawah ke atas, tutur Vrameswari, adalah keterlibatan masyarakat lokal.
“Keterlibatan masyarakat ini menjadi sarana untuk membawa suara-suara mereka tentang apa yang sebenarnya mereka butuhkan, dan dalam konteks ini adalah masyarakat Papua,” ucap dia.
Nuansa pembangunan yang saat ini terjadi di Papua, menurut Vrameswari, adalah menggunakan pendekatan top down atau dari atas ke bawah. Apabila hanya berorientasi pada pendekatan dari atas ke bawah, maka pembangunan dapat menimbulkan perbedaan sudut pandang dan terkendala oleh perbedaan budaya.
“Memang pembangunan perdamaian yang bersifat dari atas itu penting, tetapi nggak mungkin memikirkan perdamaian tanpa melibatkan masyarakat lokal,” tuturnya.
Dengan pendekatan dari bawah ke atas, ia meyakini pemerintah dapat mengarahkan pembangunan ke arah positive peace atau kondisi damai yang berkelanjutan, bukan sekadar kedamaian akibat ketiadaan konflik.
Pembangunan yang memiliki arah untuk mewujudkan perdamaian yang positif merupakan pembangunan yang berkelanjutan.
“Manusia itu sumber daya terbaik untuk membangun dan memelihara perdamaian,” kata Vrameswari.
