Jakarta (BabatPost.com) – Anggota Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD) Cahyo Pamungkas memandang perlu mengimbangi pembangunan yang saat ini sedang berlangsung di Papua dengan pelatihan masyarakat, khususnya terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Yang terjadi adalah terbatasnya pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Contohnya, mantri tani itu sudah tidak ada lagi sehingga orang-orang yang mau menanam bagaimana mau belajar?” kata Cahyo.
Hal itu disampaikan ketika dia memberi paparan hasil riset FAPD yang bertajuk Membangun Fondasi Perdamaian di Papua yang disiarkan di kanal YouTube Imparsial, dipantau dari Jakarta, Jumat.
Cahyo mengungkapkan bahwa hasil penelitiannya memperlihatkan hasil ada wujud nyata dari pembangunan di empat sektor, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.
Berbagai program pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah, kata Cahyo, memberi pengetahuan baru tentang tata kelola pemerintahan dan pandangan terhadap pembangunan. Akan tetapi, terbatasnya pelatihan mengakibatkan pembangunan belum sepenuhnya merangkul masyarakat Papua.
“Masyarakat menerima atau menyerap bantuan sebagai hadiah,” tuturnya.
Di sisi lain, melalui penelitiannya, Cahyo juga mengungkapkan bahwa masih terdapat perbedaan sudut pandang dan budaya antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua dalam memandang pembangunan. Hal ini menjadi kendala untuk memaksimalkan pembangunan.
Permasalahan tersebut, menurut dia, dapat diatasi dengan peningkatan partisipasi masyarakat Papua dalam rencana pembangunan, khususnya untuk integrasi budaya masyarakat Papua dan visi pemerintah.
Oleh karena itu, hasil dari penelitian tersebut memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan pembangunan berbasis kebudayaan di Papua.
“Pembangunan berbasis kebudayaan, Melanesian Way, suatu alternatif untuk Tanah Papua,” kata Cahyo.
Dengan demikian, Cahyo berharap pembangunan dapat berlangsung secara maksimal dan sejalan dengan keinginan pemerintah pusat untuk menciptakan perdamaian yang kondusif di Papua.
