Dia menilai, PDIP selain sukses mengantarkan Indonesia menuju reformasi, juga banyak mencatatkan sejarah dalam politik Indonesia seperti untuk pertama kalinya Indonesia berhasil memiliki presiden perempuan dan juga ketua parlemen perempuan yaitu Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani.
“Bahkan PDI Perjuangan juga sukses mengantarkan ‘warga biasa’ menjadi presiden yaitu Presiden Joko Widodo. Menjadikan politik kebangsaan semakin inklusif, tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang saja, karena buktinya siapa pun bisa menjadi pemimpin bangsa dengan syarat memiliki rekam jejak yang kompeten,” kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Hal itu dikatakan Bangsoet usai menghadiri secara virtual acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-49 PDI Perjuangan secara virtual di Jakarta, Senin (10/1).
Dia mengatakan, PDIP sebagai partai terbesar di Indonesia, senantiasa mengobarkan semangat nasionalisme serta konsisten mengkampanyekan semangat gotong royong sebagai jati diri bangsa Indonesia.
Hal itu menurut dia, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang menuntut semua pihak untuk peduli terhadap sesama.
“Berkat semangat nasionalisme dan gotong royong, Indonesia berhasil menangani pandemi COVID-19 dengan baik. Termasuk sukses mengantisipasi pandemi COVID-19 tidak menjadi krisis multidimensi seperti krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial, bahkan menjurus kepada krisis politik dan krisis kebangsaan,” ujarnya.
Dia menilai, dalam proses pembangunan bangsa, PDIP termasuk partai politik pertama yang mengingatkan pentingnya Indonesia memiliki Haluan Negara.
Hal itu menurut dia seperti yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan pada Januari 2016 dan ditegaskan kembali saat pertemuan antara pimpinan MPR RI dengan Megawati pada Oktober 2019.
“Pada era pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia memiliki Haluan Negara berupa Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Lalu diteruskan Presiden Soeharto menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara,” tuturnya.
Namun menurut dia saat reformasi, perencanaan yang melibatkan partisipasi publik tersebut hilang sehingga dapat dirasakan tidak adanya kepastian “bahtera” Indonesia akan dibawa kemana, karena setiap pergantian pemimpin, haluannya ikut berganti.
Karena itu dia menilai sangat penting bagi Indonesia untuk kembali memiliki Haluan Negara, dan saat ini MPR RI sedang dibahas dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
