“Kami berharap Bappenas segera membentuk kepanitiaan dan menentukan penugasan sesuai kewenangannya untuk menyukseskan G20 di Pulau Belitung,” kata dia, di Pangkalpinang, Minggu.
Ia mengatakan penunjukan Pulau Belitung sebagai tuan rumah pertemuan antar menteri pembangunan dari 20 negara, yakni Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Perancis, China, Turki, dan Uni Eropa itu, dipilih Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai ujung tombak pelaksanaan.
Sebelum di Pulau Belitung, Kelompok Kerja Pembangunan G20 terlebih dulu akan melakukan tiga kali pertemuan, yaitu di Jakarta (23-25 Februari 2022/DWG 1), Lombok (17-19 Mei 2022/DWG 2), dan Yogyakarta (9-11 Agustus 2022/DWG 3). Adapun pertemuan puncak KTT G20 akan diselenggarakan di Bali pada 30 hingga 31 Oktober 2022.
“Kami sangat menunggu penyusunan kepanitiaan, karena kalau sudah ditetapkan, kami langsung bergerak bersama bupati Belitung dan bupati Belitung Timur untuk memenuhi persyaratan yang dirasa kurang,” ujarnya.
Menurut dia beberapa langkah yang telah direncanakan pihaknya bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Pemerintah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Salah satunya dengan melaksanakan rapat koordinasi di Belitung pada 10 Januari 2022 mendatang.
“Masa jabatan saya sebagai gubernur masih sampai Mei 2022, dan ini bakti saya tidak hanya untuk Bangka Belitung, tapi juga untuk Indonesia,” katanya.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas, Scenaider Siahaan, menyambut baik atas keinginan Djohan yang ingin disegerakan pembentukan kepanitiaan yang didalamnya melibatkan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Bangka Belitung, maupun Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
“Kami menyambut baik saran yang disampaikan gubernur Bangka Belitung dan segera akan kami tindaklanjuti dengan membuatkan SK. Saya meminta masukan nama-nama yang akan ditetapkan, mohon agar pemda, baik provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat bisa membantu kami mempersiapkan apa yang dibutuhkan,” kata Siahaan.
