“Saya berharap para anggota DPR menanggalkan kepentingan kelompoknya saat membahas RUU TPKS dan fokus pada upaya menghadirkan kepastian hukum, perlindungan korban, dan rehabilitasi pada setiap warga negara saat menghadapi tindak kekerasan seksual yang marak saat ini,” Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.
Dia mengapresiasi sejumlah pihak yang telah sepakat untuk mempercepat pembahasan RUU TPKS, namun sejumlah aspek yang telah disepakati seperti kepastian hukum, perlindungan korban, dan rehabilitasi jangan sampai terabaikan.
Menurut dia, percepatan pembahasan RUU TPKS harus tetap menghasilkan peraturan perundangan-undangan yang memberi kepastian hukum yang menyeluruh pada kasus-kasus kekerasan seksual.
“Percepatan proses legislasi RUU TPKS membutuhkan dukungan semua pihak agar ancaman tindak kekerasan seksual yang sebagian besar tertuju pada perempuan dan anak di Tanah Air bisa segera diakhiri,” ujarnya.
Hal itu, menurut dia, karena maraknya kasus tindak kekerasan seksual hanya bisa diatasi dengan upaya yang sistematis melalui kehadiran peraturan perundang-undangan yang mampu menghadirkan kepastian hukum.
Lestari meyakini sejumlah aspek yang diatur dalam RUU TPKS mampu menghadirkan kepastian hukum untuk mengatasi maraknya kasus tindak kekerasan seksual di Tanah Air.
Karena itu, dia menilai, bersatunya semua pihak untuk mewujudkan percepatan pembahasan RUU TPKS sangat diharapkan karena dampak ancaman kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak jika terus terjadi akan mengancam masa depan bangsa.
