Berikut sajian berita bidang politik yang dirangkum LKBN BabatPost.com.
Ketua DPR minta pemerintah atasi lonjakan harga pangan
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti lonjakan harga sejumlah bahan pangan pokok di akhir tahun 2021 sehingga meminta pemerintah segera mengatasi persoalan tersebut karena akan menyulitkan masyarakat.
“Pemerintah perlu segera mengendalikan harga bahan pangan pokok di akhir tahun ini. Beberapa bahan pangan pokok seperti minyak goreng, cabai, bawang dan telur ayam harganya sangat tinggi melebih akhir tahun sebelumnya,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/12).
Selengkapnya baca di sini
Presiden akan resmikan Bendungan Ladongi dan Pidekso
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur dan berdialog dengan sejumlah perwakilan petani, pada hari kedua kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (28/12).
Dari Pangkalan TNI AU Haluoleo, Kabupaten Konawe Selatan, Presiden Jokowi lepas landas dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU sekitar pukul 09.20 WITA menuju helipad Bendungan Ladongi, Kolaka Timur, sebagaimana dikutip dari keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden.
Selengkapnya baca di sini
Titi Anggraini: Perlu petakan terobosan teknis pada Pemilu 2024
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini memandang perlu memetakan dan menyiapkan terobosan teknis dengan baik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 untuk mengatasi berbagai isu krusial.
“Inisiatif baik berbagai sistem teknologi informasi (TI) yang sudah ada perlu dilanjutkan dan diperkuat (sustainability) dengan peningkatan derajat keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitasnya,” kata Titi kepada BabatPost.com di Semarang di sela-sela Peluncuran dan Bedah Buku Pilkada PSHK UII via YouTube, Selasa (28/12).
Selengkapnya baca di sini
BKN: Silakan lapor dugaan kecurangan seleksi CPNS dosen
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan kecurangan dalam tahap seleksi rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) Tahun 2021 untuk tenaga dosen, kata Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama BKN Satya Pratama.
“Kalau ada kecurangan, bisa dilaporkan. Kalau ada yang keberatan, bisa ajukan sanggahan,” kata Satya melalui pesan kepada BabatPost.com di Jakarta, Selasa (28/12).
Selengkapnya baca di sini
Anggota DPR nilai perlu penanganan serius terkait lahan IKN
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Guspardi Gaus menilai harus ada penanganan yang serius terkait status lahan calon Ibu kota negara yang direncanakan di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur.
Menurut dia, luas wilayah IKN direncanakan seluas 256.142,74 hektare meliputi kawasan IKN kurang lebih 56.180 hektare, termasuk kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas wilayah yang disesuaikan dengan Rencana Induk IKN dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN.
Selengkapnya baca di sini
