Jakarta (BabatPost.com) – Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan partainya menilai kinerja Pemerintah dengan adil sebagai peran oposisi yang bermartabat.
“Kami akan selalu menilai pekerjaan Pemerintah secara adil, bukan asal beda. Mana yang bagus kami akan apresiasi, mana yang tidak bagus kami akan sampaikan koreksi,” kata Aboe dalam diskusi kaleidoskop dan evaluasi akhir tahun Fraksi PKS DPR RI tahun 2021, di Jakarta, Selasa.
Anggota Komisi III DPR itu menegaskan Fraksi PKS di DPR sebagai etalase partai. Oleh karena itu, sikap-sikap politik akan dimunculkan lebih lantang, lebih bersih, lebih jelas untuk semua titik-titik masalah.
“Tetapi kalau yang baik, kami pasti akan setuju. Kalau itu tidak membuat rakyat senang, kami akan bersuara dengan lantang,” kata Aboe menegaskan.
Aboe menjelaskan sikap oposisi PKS ditujukan dengan kerja-kerja anggota fraksi di parlemen. Menurut dia, PKS tidak akan asal beda, seluruh sikap dilakukan berdasarkan kajian ilmiah yang mendalam, sehingga penyampaian kritik dan saran kepada Pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara argumentatif.
“PKS selalu menjalankan jalur resmi sesuai aturan konstitusi negara,” ujarnya.
Aboe mengatakan selama tahun 2021, Fraksi PKS telah menyikapi 88 isu kerakyatan, 16 isu terkait nasionalisme kebangsaan, dan sembilan isu terkait keumatan.
Dia juga mengingatkan kembali Fraksi PKS harus tetap konsisten untuk mengambil peran sebagai oposisi di parlemen, sesuai keputusan majelis syuro.
“Ini tuntutan demokrasi, jangan sampai kekuatan di pemerintahan tanpa penyeimbang, karena semua masuk ke pemerintahan,” kata Aboe.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan posisi oposisi partainya tetap berjalan di parlemen untuk keseimbangan pemerintahan.
“Sebagai fraksi dan partai oposisi, kami menegaskan kembali untuk memberikan pembelajaran politik, melakukan checks and balances dan tidak untuk mengganggu jalannya roda pemerintahan,” kata Jazuli.
Jazuli mengatakan jika Pemerintah mengambil kebijakan yang berpihak kepada umat dan rakyat serta menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pihaknya tidak akan malu memberikan apresiasi akan kebijakan Pemerintah tersebut.
Tetapi, kata dia lagi, kalau kebijakan Pemerintah melukai perasaan rakyat, mencederai rasa keadilan dan menggerogoti nilai-nilai kedaulatan NKRI, pihaknya tidak akan segan untuk memberikan kritikan-kritikan yang membangun dan solutif.
