Menurut hasil survei yang melibatkan 1.200 responden, sekitar 84,6 persen responden atau lebih dari 1.000 orang yang diwawancarai percaya terhadap Presiden Joko Widodo.
TNI menempati urutan kedua untuk lembaga tinggi negara yang paling dipercaya publik versi hasil survei Charta Politika. Menurut hasil survei, sekitar 83,7 persen responden percaya dengan TNI. Kemudian, Polri menempati urutan ketiga dengan perolehan 72,6 persen.
Di urutan keempat dan selanjutnya, ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (70,3 persen), Mahkamah Konstitusi (62,1 persen), Kejaksaan Agung (61,3 persen), Mahkamah Agung (60,3 persen), Majelis Permusyawaratan Rakyat (58,6 persen), Dewan Perwakilan Rakyat (58,6 persen), dan Dewan Perwakilan Daerah (57,9 persen).
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menjelaskan ada perubahan lembaga tinggi negara yang dipercaya publik.
Hasil survei sebelumnya menunjukkan KPK biasanya berada dalam kelompok tiga besar bersama TNI dan Presiden. Namun, sejumlah hasil survei yang digelar dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan posisi KPK digantikan Polri.
“Beberapa temuan, Polri berhasil menyalip KPK, saya pikir ini menarik kalau dikupas secara khusus. Apa ada kaitannya dengan revisi UU KPK? Apa ada kaitannya dengan beberapa peristiwa yang terjadi belakangan, misalnya ketua KPK baru. Yang jelas belakangan posisi KPK semakin turun disalip Polri,“ kata Yunarto saat memaparkan hasil survei secara virtual sebagaimana diikuti di Jakarta, Senin.
Tingginya kepercayaan publik terhadap presiden sejalan dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah, paparnya.
Hasil survei Charta Politika menunjukkan 70,1 persen responden puas terhadap kinerja pemerintah, sementara 29,4 persen responden mengaku tidak puas.
Charta Politika mendalami lebih lanjut temuan itu dan menemukan responden yang memilih puas sebagian besar berasal dari daerah-daerah yang memberi suara terbesar untuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, yaitu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Sementara itu, mayoritas responden yang mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintah berasal dari Sulawesi, DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera. Daerah-daerah itu menjadi basis suara oposisi Jokowi saat Pemilu 2019.
