Salim menyebut ada sekitar 1.200-an koleksi kitab peninggalan Kesultanan Riau-Lingga ini, sejak tahun 1.700-an yang bisa dilestarikan. Beberapa koleksinya nampak sudah termakan usia dan belum mendapat perawatan yang memadai.
“Sepertinya bisa diusulkan ke pemerintah daerah dianggarkan APBD, agar bisa dibangun perpustakaan untuk kitab-kitab dan manuskrip ini. Sehingga orang bisa datang, meneliti dan yang penting terjaga bentuknya karena disimpan di lemari seperti ini lama-lama bisa rusak,” kata Salim saat berkunjung ke Tanjungpinang, Minggu.
Selain itu, katanya, katalog yang belum ada juga penting untuk memetakan kekayaan manuskrip peninggalan Kesultanan Riau-Lingga. Terlebih dari Pulau Penyengat, berkembang bahasa Melayu asli yang jadi cikal bakal bahasa Indonesia.
Ia juga mendapat informasi jika Buya Hamka pada tahun 50-an sengaja mendatangi Pulau Penyengat untuk mencari referensi kitab Al Umm karya Imam Syafii.
“Jika ada katalog bisa dipetakan mana manuskrip yang salinannya di dunia tidak ada, hanya ada di sini itu bisa dibuatkan semacam museum. Jadi saya minta Anggota DPRD dari PKS bisa memperjuangkan ini,” ungkap Salim.
Salim menyebut selain perlindungan dan perawatan manuskrip kuno, juga perlu digitalisasi dokumen langka sehingga bisa diakses masyarakat luas.
“DPP PKS juga sudah inisiasi digital library. Harus diperjuangkan untuk menjaga sejarah dan budaya lokal,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kepri Wahyu Wahyudin mengaku siap memperjuangkan perawatan manuskrip di Pulau Penyengat sesuai arahan Ketua Majelis Syuro PKS.
Wahyu menyebut akan memperjuangkan dan mengawal anggaran untuk perawatan manuskrip kuno ini di APBD Perubahan 2022 atau APBD Murni 2023.
“Ini sangat penting sekali untuk keberlangsungan sejarah Melayu Pulau Penyengat,” kata Wahyu.
Wahyu juga meminta agar Pemprov Kepri juga serius dalam melestarikan sumber-sumber sejarah yang ada di Bumi Segantang Lada itu, karena sumbangsih Melayu bagi peradaban Indonesia sangat besar, salah satunya bahasa Indonesia yang kini digunakan ratusan warga di Tanah Air.
“Kita di sini justru yang bertanggungjawab dalam menjaganya,” demikian Wahyu.
