Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, Kepala Diskomlekal Laksamana Pertama (Laksma) Joko Edy menjelaskan bahwa pihaknya bertugas melakukan pembinaan komunikasi dan peperangan elektronika TNI AL yang mencakup beragam dukungan operasional komunikasi.
Terkait tugas itu, Joko Edy berharap terbangun kerja sama jejaring komunikasi di antara sesama lembaga negara yang efektif, andal, dan terpercaya dalam memperkuat pertahanan keamanan nasional di berbagai provinsi.
“Sinergisitas diperlukan untuk meningkatkan kerja sama operasional dan pelatihan personel terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang bisa dilakukan hingga level daerah antara Diskomlek Kotama, Satkom Lantamal bersama UPT Ditjen SDPPI Kominfo,” ujar dia saat melakukan audiensi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Kamis.
Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kominfo Ismail mengatakan bahwa berbagai bentuk kerja sama, baik peningkatan kapasitas personel melalui pendidikan maupun operasi di lapangan, harus dilakukan guna memperkuat lembaga masing-masing.
Apalagi, kata dia, aparatur sipil negara (ASN) sangat membutuhkan semacam semangat jiwa korsa sebagaimana yang dimiliki para prajurit TNI.
Dalam pertemuan itu, mengemuka pula isu interferensi radio komunikasi nelayan yang mengganggu spektrum frekuensi penerbangan di wilayah NKRI.
Dirjen SDPPI mengungkapkan, permasalahan yang dihadapi lembaganya adalah jumlah dan sebaran nelayan itu sangat besar dan kebanyakan mereka menggunakan alat komunikasi radio all band yang murah, namun pancaran gelombangnya bisa mengganggu ke mana-mana.
“Kami yakin, TNI AL punya wibawa di mata nelayan. Kalau dilakukan sosialisasi yang menekankan pentingnya menggunakan frekuensi secara benar, pasti nelayan mau lebih waspada,” kata Ismail.
Edukasi ke nelayan agar memanfaatkan frekuensi secara aman serta tidak membahayakan keselamatan jiwa manusia sudah kerap dilakukan. Balai dan Loka Monitor, sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDPPI di seluruh provinsi, juga sering melaksanakan sosialisasi yang melibatkan otoritas perhubungan laut dan kepolisian.
“Kami berharap pihak TNI AL dapat membantu proses pendisiplinan ini,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Laksma Joko mengatakan bahwa isu interferensi radio nelayan itu menjadi masukan buat TNI AL yang punya banyak pangkalan.
“Karena ini jelas berkaitan dengan persoalan pertahanan negara dan saya yakin Kasal akan concern (memperhatikan, red.). Ini kepentingan negara. Salah satu tugas TNI AL adalah menjaga keamaan laut termasuk keamanan frekuensi,” ujarnya.
