Anggota DPR: Jangan ada pembiaran penyelundupan PMI

Jakarta (BabatPost.com) – Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengingatkan agar tidak ada pembiaran aksi penyelundupan pekerja migran Indonesia (PMI) dan meminta pemerintah untuk meningkatkan upaya pencegahan aksi tersebut.

Read More

“Sangat prihatin karena ini kejadian yang terus berulang. Tahun ini saja sudah ada beberapa kejadian, belum tahun-tahun sebelumnya dan hampir sama kejadiannya, kapal karam dan tenggelam saat hendak masuk Malaysia. Ini ada apa sebenarnya? Jangan sampai ada upaya pembiaran sehingga aksi penyelundupan orang terus menerus terjadi,” kata Christina dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Berita Terkait :  Sejarah Banjir Jakarta Sejak Tahun 1872 Sampai Tahun 2015

Pernyataan tersebut menanggapi musibah kapal motor yang tenggelam di perairan Johor, Malaysia dan menewaskan 19 orang WNI. Kejadian penyelundupan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Malaysia dan berbuntut kehilangan nyawa merupakan peristiwa yang sering terjadi dan terus berulang sehingga memunculkan asumsi seakan-akan aksi penyelundupan PMI ilegal ini sengaja dibiarkan.

Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II yang meliputi wilayah luar negeri tersebut mendorong agar peristiwa ini menjadi momentum pembenahan yang serius dan menyeluruh.

Berita Terkait :  Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa lanjutkan program Marsekal Hadi

“Ini soal nyawa manusia. Tidakkah kita melihat ada sesuatu yang serius dalam masalah ini? Saya dorong agar ini benar-benar jadi momentum evaluasi,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk aparat yang ada di lapangan harus duduk bersama memikirkan upaya pembenahan serius sehingga kejadian ini tidak terulang kembali.

“Penyelundupan ilegal ini kriminal, tindak kejahatan yang harus kita perangi bersama-sama. Patut diduga mereka yang berangkat ilegal ini termakan bujuk rayu para mafia. Aparat harus melihat ini. Kementerian Polhukam, BIN, TNI, Polri, Kemenkumham, dan BP2MI harus duduk bersama. Jangan sampai besok-besok kita kembali melihat lagi kejadian yang sama,” ucap Christina.

Berita Terkait :  Mahfud MD: Reformasi birokrasi belum optimal

Dia berharap agar kasus kapal tenggelam di Johor yang sementara ini telah menewaskan 19 orang WNI menjadi yang terakhir melalui upaya pembenahan serius.

“Sekali lagi, ini urusan nyawa manusia yang akhirnya meninggal sia-sia,” kata dia.

Related posts