Berikut sajian berita bidang politik yang dirangkum LKBN BabatPost.com.
Wakil Ketua Baleg DPR sepakat RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas 2022
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya sepakat Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 agar segera dibahas bersama.
“Kami belum dapat draf RUU Perampasan Aset, namun yang perlu ‘ditangkap’ adalah DPR RI menerima dan bersepakat dengan pemerintah untuk memasukkan RUU tersebut dalam Prolegnas Prioritas 2022,” kata Willy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/12).
Selengkapnya baca di sini
Panja Mafia Tanah DPR menerima 4.358 aduan sepanjang 2021
Ketua Panitia Kerja (Panja) Pemberantasan Mafia Pertanahan atau Mafia Tanah Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengungkapkan sepanjang 2021 Panja Mafia Pertanahan Komisi II telah menerima 4.358 aduan.
Junimart Girsang kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (14/12), mengatakan aduan tersebut merupakan laporan masyarakat yang meliputi sedikitnya 100 ribu lebih kasus sengketa pertanahan di Indonesia.
Selengkapnya baca di sini
Mahfud-Sekretaris Dewan Keamanan Rusia perkuat kerja sama polhukam
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bertemu Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Nikolay Patrushev untuk memperkuat kerja sama bidang politik, hukum, dan keamanan (polhukam).
Pertemuan itu berlangsung di sela-sela penyelenggaraan Konsultasi Bilateral Ke-6 Indonesia dan Rusia di Bidang Keamanan, di Jakarta, Selasa (14/12).
Selengkapnya baca di sini
DPD dan KPK sepakat kerja sama berantas korupsi di daerah
Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fachrul Razi mengatakan lembaganya dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat untuk menjalin kerja sama dalam upaya memberantas korupsi di daerah.
“Kami undang KPK rapat dengan DPD RI terkait pencegahan korupsi yang ada di daerah. Ini akan menjadi dukungan kuat kami terhadap KPK terkait pencegahan dan penindakan korupsi yang ada di daerah,” kata Fachrul Razi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/12).
Selengkapnya baca di sini
Instruksi terbaru Mendagri soal PPKM Jawa-Bali
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali menerbitkan instruksi terbaru tentang lanjutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa dan Bali.
Mendagri Tito Karnavian dalam Inmendagri Nomor 67/2021 menjelaskan instruksi itu berlaku dari 14 Desember 2021 sampai dengan 3 Januari 2022.
Selengkapnya baca di sini
