1. LP3ES ingatkan risiko polisi siber terhadap penegakan demokrasi
Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Fajar Nursahid mengatakan bahwa polisi siber memiliki risiko terhadap sistem demokrasi di Indonesia, yakni memengaruhi keberanian masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
“Mereka merasa ketika menyatakan aspirasi, itu banyak terjadi tekanan,” kata Fajar Nursahid ketika menyampaikan paparan materinya dalam diskusi publik bertajuk Catatan Akhir Tahun Bidang Politik, Media, dan Demokrasi yang disiarkan secara langsung dalam platform Twitter Space, dan dipantau dari Jakarta, Minggu (12/12) malam.
Selengkapnya baca disini
2. Pengamat: Diplomasi Menhan Prabowo perkuat alutsista TNI
Pengamat militer Susaningtyas H.N. Kertopati menilai strategi diplomasi pertahanan yang dilakukan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.
“Beliau mampu melakukan diskusi ilmiah langsung dengan para menteri pertahanan negara-negara maju,” kata Susaningtyas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Selengkapnya baca disini
3. Presiden Jokowi harap dukungan Rusia dalam keketuaan G20 Indonesia
Presiden Joko Widodo melalui Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Nikolay P Patrushev, berharap Rusia dapat mendukung keketuaan Indonesia di G20 pada 2022.
“Presiden juga menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Nikolay Patrushev. Presiden kembali menyampaikan prioritas Indonesia di dalam keketuaannya di G20 dan mengharapkan dukungan Rusia,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin.
Selengkapnya baca disini
4. Anggota KPU RI: Digitalisasi pemilu jangan abaikan kedaulatan digital
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Viryan Aziz mengingatkan agar digitalisasi pemilu di Indonesia yang dilakukan pihak penyelenggara dan pemerintah tidak mengabaikan kedaulatan digital masyarakat.
“Jangan sampai digitalisasi pemilu abai dengan satu kata kunci penting, yaitu kedaulatan digital yang bermakna kehidupan digital dipastikan tetap terkendali, terkontrol, dan terkelola oleh negara kita,” ujar Viryan Aziz.
Selengkapnya baca disini
5. Pemerintah minta dengan sangat agar masyarakat tidak ke luar negeri
Pemerintah meminta dan mengimbau dengan sangat kepada masyarakat agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri apabila tidak ada keperluan yang sangat mendesak.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat memberikan keterangan pers seusai mengikuti Rapat Terbatas dengan Presiden secara virtual di Jakarta, Senin.
Selengkapnya baca disini
