“Indonesia mendukung resolusi damai yang mencakup solusi dua negara untuk Palestina. Indonesia sangat bersedia melakukan semua yang kami bisa untuk meningkatkan prospek solusi tersebut,” kata Prabowo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Penegasan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Forum Dialog “The 17th International Institute for Strategic Studies (IISS) Manama Dialogue 2021” di Bahrain, Sabtu (20/11).
Prabowo mengatakan bahwa masyarakat Indonesia mengikuti peristiwa dan perkembangan di Timur Tengah dengan cermat, rakyat Indonesia menginginkan adanya perdamaian, dan kemakmuran di Timur Tengah.
“Konflik dan kekerasan yang terjadi sangat menyedihkan bagi kita,” kata Prabowo.
Di sisi lain, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia senantiasa menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan di Timur Tengah pada sektor kontraterorisme dalam rangka kepentingan keamanan Indonesia karena bukan rahasia lagi bahwa banyak kelompok garis keras Indonesia dipengaruhi kelompok-kelompok berpikiran sama di Timur Tengah.
Ia menyebutkan misalnya, hubungan antara Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah, ISIS dan afiliasinya di Indonesia, yakni Jamaah Ansharut Daulah (JAD).
“Kami memantau dengan sangat cermat, dan kami menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan di Timur Tengah di sektor kontraterorisme. Secara umum, kami terus mengawasi komplikasi keamanan regional,” kata Prabowo.
Prabowo melanjutkan bahwa Indonesia di saat yang sama berupaya agar ekstremisme tidak tumbuh subur demi terwujudnya perdamaian di Tanah Air dengan cara menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi warganya.
“Saya percaya bahwa ekstremisme dan radikalisme akan tumbuh subur ketika ada kemiskinan, ada ketidaksetaraan, ketidakadilan. rakyat kehilangan harapan, warga miskin tidak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, dan mereka merasa ditinggalkan oleh yang berkuasa. Ini adalah lahan subur bagi radikalisme dan ekstremisme,” jelas Prabowo.
Prabowo meyakini paham ekstremis dan radikal tidak akan relevan lagi, ketika ada keadilan, terjadinya demokrasi yang nyata, dan adanya akuntabilitas para pemimpin hingga perlakuan yang sama di mata hukum.
