KSP sebut pemerintah daerah ujung tombak pemenuhan HAM

Pemerintah daerah akan semakin percaya diri dan kompeten melindungi dan memenuhi HAM warganya.

Jakarta (BabatPost.com) – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Read More

Ruhaini, dalam keterangan tertulis KSP diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan pemerintah daerah harus benar-benar berupaya dan berhasil menyelesaikan permasalahan HAM, karena aparatur daerah memiliki wewenang dan data mengenai dinamika kehidupan warga di wilayah masing-masing.

Berita Terkait :  Warga Lombok kirim salam sayang kepada Presiden Jokowi

“Pemerintah daerah akan semakin percaya diri dan kompeten melindungi dan memenuhi HAM warganya. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Festival HAM 2021 yang merupakan bentuk pengakuan atas pentingnya peran pemerintah daerah dalam pemajuan, perlindungan, dan penghormatan HAM.,” kata Ruhaini dalam pembukaan Festival HAM, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

Ruhaini juga mendorong agar jumlah kabupaten dan kota ramah HAM agar diperbanyak. Para bupati dan wali kota sebagai kepala daerah harus bisa menyelesaikan permasalahan HAM.

Berita Terkait :  Gaji Sang Pahlawan Tanpa Tanda Jasa yang Hanya Berkisar Rp 3 Juta/Bulan

Ia mengapresiasi Festival HAM 2021 yang berlangsung di Semarang.

Menurutnya, festival ini dapat menjadi forum berbagi praktik, pengalaman, dan strategi dalam pemenuhan dan perlindungan HAM oleh pemerintah daerah.

“Penyelenggara Festival HAM di kota ini membuktikan adanya kualitas aktivitas HAM di Kota Semarang yang berjalan dengan baik, termasuk toleransi antarumat beragama maupun pemenuhan hak-hak dasar warganya,” ujarnya.

Festival HAM 2021 digelar di Kota Semarang pada 16-19 November dengan tema “Bergerak Bersama Memperkuat Kebhinekaan, Inklusi dan Resiliensi”. Festival ini bertujuan untuk menciptakan ruang dialog multipihak untuk mendiskusikan praktik-praktik, baik tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis pada HAM, dan peneguhan komitmen multipihak untuk mengimplementasikan konsep dan prinsip HAM.

Berita Terkait :  KSP: Perjanjian ekstradisi wujud wibawa kepemimpinan Presiden menguat

Festival HAM yang diinisiasi Kantor Staf Presiden (KSP), Komnas HAM RI, dan INFID tersebut, akan diisi dengan berbagai diskusi terkait HAM. Selain itu, peserta diskusi juga diajak berkunjung ke wilayah ramah HAM.

Related posts