“Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang efektif, efisien, cepat dan responsif,” kata Wapres saat memimpin rapat di Kantor Gubernur Aceh demikian keterangan dari Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Setwapres, Selasa.
Wapres mengatakan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu ujung dari keberhasilan reformasi birokrasi dan menjadi barometer kepuasan masyarakat. Namun, lanjutnya, masyarakat menuntut kualitas pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.
Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh akses pelayanan publik tersebut, Wapres mendorong Pemprov Aceh untuk mendirikan Mall Pelayanan Publik (MPP).
MPP dapat menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mencapai tujuan akhir pelayanan publik, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“MPP harus menyelenggarakan pelayanan yang meliputi seluruh pelayanan perizinan dan pelayanan non-perizinan, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta BUMN dan BUMD, sesuai kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing,” jelas Wapres.
Wapres juga menekankan pendirian MPP harus menyediakan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, yakni melalui sistem elektronik dan mengutamakan kemandirian sesuai target terukur.
“MPP juga harus memiliki target kinerja yang terukur, sehingga dapat terlihat capaian yang telah berhasil dilaksanakan, serta dapat dievaluasi hambatan dan tantangan yang dihadapi,” ujar Wapres.
Dalam rapat tersebut, selain perwakilan dari pihak Pemerintah Provinsi Aceh juga dihadiri oleh 23 bupati dan 20 wali kota se-Aceh.
Sementara Wapres Ma’ruf didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar serta Plt Kepala Setwapres Ahmad Erani Yustika.
