Jakarta (BabatPost.com) –
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan pihaknya memberikan Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE) pada auditor eksekutif pemerintah yang lulus pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pengawasan APIP.
Muhammad Yusuf Ateh dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyebutkan BPKP telah menyelenggarakan pelatihan CGCAE sebanyak 17 kali dengan total peserta mencapai 351 orang. Sebanyak 223 peserta atau 63 persen dari total peserta telah berhasil lulus dalam uji kompetensi.
CGCAE menurut dia merupakan salah satu upaya BPKP dalam hal peningkatan kapabilitas dan kompetensi untuk para pimpinan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) atau auditor eksekutif, khususnya yang mungkin tidak memiliki latar belakang dan kompetensi pengawasan.
“Sertifikasi CGCAE secara khusus dirancang menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan intern di Indonesia,” katanya.
Ateh berpesan kepada alumni CGCAE untuk meningkatkan peran pengawasan internal pada instansi masing-masing karena APIP merupakan motor penggerak dan katalisator yang harus dapat berperan dalam optimalisasi peran mereka di lingkungannya masing-masing.
CGCAE, kata dia, diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas dan kompentensi aparat pengawas internal pemerintah yang salah satu faktor krusial dalam pencegahan korupsi di kementerian, lembaga maupun pemda.
“Sertifikasi CGCAE yang diperoleh bukanlah sekedar tambahan gelar yang disematkan di belakang nama belaka, melainkan terdapat tanggung jawab moral, ilmu, dan kompetensi yang telah didapat untuk meningkatkan peran APIP dalam mengawasi keuangan negara,” ucapnya.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari mengingatkan era disrupsi membawa risiko terhadap efektivitas peran APIP ke depan.
APIP ke depannya juga menghadapi tantangan angkatan kerja milenial yang dimanjakan oleh dunia digital dan konvergensi risiko, kemudian juga soal pelayanan publik dan administrasi yang serba virtual.
“ASN virtual menyebabkan akses data lebih terbuka. Media sosial juga jadi faktor pemicu kinerja pemerintah,” ujarnya.
