Solidaritas Perempuan dorong pemerintah adopsi “Gender Action Plan”

Jakarta (BabatPost.com) – ​​​​​Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Dinda Nuur Annisaa Yura mendorong pemerintah untuk segera mengadopsi Gender Action Plan menjadi National Gender Action Plan dalam rangka mengatasi isu perubahan iklim dengan melibatkan peran perempuan.

“Sampai saat ini kita belum punya National Gender Action Plan yang seharusnya menjadi turunan dari Gender Action Plan yang sudah diadopsi oleh UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change, red.),” kata Dinda Yura dalam konferensi pers “Tanggapan atas Pidato Presiden Jokowi pada COP 26” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube AMAN – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dan dipantau dari Jakarta, Selasa.

Gender Action Plan merupakan sebuah peta jalan yang mendukung kesetaraan gender dalam setiap aktivitas masyarakat dunia, khususnya dalam setiap kebijakan pemerintah. Gender Action Plan telah diadopsi oleh Konvensi Rangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada Conference of the Parties (COP) 25 yang diselenggarakan di Madrid, Spanyol, pada 2019.

Dalam Gender Action Plan, terdapat arahan kepada seluruh negara anggota UNFCCC untuk turut memaksimalkan dan mendayagunakan unsur-unsur kesetaraan gender dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh dampak perubahan iklim yang berbeda pada masing-masing gender.

Atas perbedaan tersebut, UNFCCC mengarahkan masing-masing negara anggotanya untuk menghasilkan solusi yang mengakomodasi ragam kebutuhan dari masing-masing gender. Oleh karena itu, Dinda Yura berpandangan bahwa pemerintah harus menggencarkan keterlibatan perempuan dan pakar kesetaraan gender dalam penyusunan solusi untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

“Solidaritas Perempuan sendiri, beberapa waktu lalu di hadapan Komite CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, red.), juga mengangkat isu soal perubahan iklim,” ucap dia.

Dengan demikian, tutur dia melanjutkan, peran perempuan dalam mengatasi isu perubahan iklim masuk ke daftar isu yang akan dibahas dan dipertanyakan oleh Komite Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) kepada pemerintah Indonesia.

“(Isu keterlibatan perempuan, red.) sudah didorong dan menjadi isu yang penting di dalam UNFCCC sendiri,” kata Dinda.