Anggota DPR: Timsel KPU-Bawaslu harus kerja transparan dan akuntabel

Jakarta (BabatPost.com) – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU-Bawaslu Periode 2022-2027 harus bekerja profesional, transparan, berintegritas, dan akuntabel untuk menjawab keraguan serta pertanyaan publik.

Read More

“Masyarakat sedang menyorot kinerja timsel, bagaimana dapat bekerja profesional, berintegritas, transparan, dan akuntabel. Kalau semua itu dilakukan, maka saya akan memberikan apresiasi, apalagi setiap tahapan dilaporkan tertulis dan akan kami telaah,” kata Guspardi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama Timsel KPU-Bawaslu, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Berita Terkait :  Kemarin, pelantikan anggota KND hingga IPU ke-144 di Indonesia

Dia mengatakan dalam proses verifikasi calon anggota KPU-Bawaslu harus benar-benar dilakukan secara profesional dan akurat.

Guspardi mencontohkan persyaratan calon anggota KPU-Bawaslu harus membuat surat pernyataan 5 tahun tidak boleh menjadi anggota partai politik (parpol).

“Bisa saja surat pernyataan itu dibuat mundur sehingga perlu kerja profesional dan verifikasi yang akurat. Kalau kerja timsel ini independen, maka jawabannya adalah hasil yang dikeluarkan dapat dilihat masyarakat,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun mengatakan kinerja timsel harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berita Terkait :  Presiden Jokowi buka pertemuan pendahuluan B20

Dia mencontohkan pada seleksi periode lalu ada calon yang dicoret timsel namun ketika ditanyakan Komisi II DPR RI tidak dapat dijelaskan alasan pencoretan tersebut.

“Dulu timsel sempat mencoret salah satu calon, lalu kami panggil namun timsel tidak bisa membuktikan alasannya. Karena itu prosesnya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, kalau dicoret maka harus dijelaskan,” katanya.

Dia menjelaskan timsel harus mempertimbangkan calon yang memiliki keseimbangan kemampuan teoritis dan praktik. Komarudin tidak menginginkan apabila calon yang terpilih memiliki kemampuan teori tinggi namun kemampuan kerja di lapangan tidak bisa berbuat apa-apa.

Berita Terkait :  Sahroni: PPATK awasi transaksi kripto mudah digunakan pencucian uang

“Pemilu 2024 diperkirakan banyak persoalan karena pelaksanaan pemilu dan pilkada langsung sehingga butuh manusia super secara fisik dan otak,” ujarnya.

Komarudin mengingatkan bahwa komisioner KPU saat ini banyak yang bermasalah karena ada yang terkena teguran dan sampai dipecat. Karena itu, menurut dia, proses seleksi yang dilaksanakan timsel harus benar-benar memperhatikan aspek integritas dan kemampuan “leadership”.

Related posts