Dalam pidatonya pada sesi ekonomi dan kesehatan global di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, La Nuvola, Roma, Italia, Sabtu, Presiden Jokowi menyebut bahwa G20 harus mendukung diversifikasi produksi dan alih teknologi ke negara berkembang, mengurangi hambatan perdagangan bahan baku vaksin, mendukung TRIPS Waiver, meningkatkan skema berbagi dosis, dan mendukung kerja sama COVAX Facility.
“Proses penataan ulang arsitektur ketahanan kesehatan global ini harus inklusif, serta berpegang teguh pada prinsip solidaritas, keadilan, transparansi, dan kesetaraan,” kata Presiden Jokowi.
G20 merupakan forum global yang berdiri sejak 1999 dan para anggotanya mewakili 85 persen perekonomian dunia, serta 75 persen perdagangan global.
Upaya menjadi bagian solusi untuk mengatasi kesenjangan vaksin tersebut merupakan salah satu wujud dari gagasan penguatan arsitektur kesehatan global yang disampaikan Presiden Jokowi dalam KTT G20.
Untuk mendorong penguatan arsitektur kesehatan global, selain penciptaan solusi kesenjangan vaksin, Presiden Jokowi juga mendorong penyusunan mekanisme penggalangan sumber daya kesehatan global. Sumber daya tersebut mencakup dana, vaksin, obat, alat kesehatan, hingga tenaga kesehatan yang siap diterjunkan setiap saat untuk membantu negara yang mengalami krisis kesehatan.
“IMF (Dana Moneter Internasional) sudah memberikan contoh, tentang penggalangan sumber daya keuangan global untuk membantu negara yang mengalami krisis keuangan,” katanya, seraya menambahkan bahwa dukungan keuangan internasional untuk isu kesehatan dan perubahan iklim sangat penting.
Selanjutnya, Presiden Jokowi menyerukan agar semua pemimpin negara yang hadir dalam KTT G20 untuk menyusun standar protokol kesehatan global terkait dengan aktivitas lintas negara, termasuk di antaranya protokol kesehatan perjalanan antarnegara.
Ketiga dorongan dari Presiden Jokowi tersebut merupakan langkah agar arsitektur kesehatan global dapat menjadi lebih kuat.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Co-Sherpa Kementerian Luar Negeri Dian Triansyah Djani.
