BABAT POST – Koalaisi pemerintah mulai goyah terkait manuver politik yang dilancarkan PAN. Posisi PAN di koalisi pendukung pemerintah kian rawan. Parpol koalisi lainnya merasa tak nyaman, bahkan Presiden Jokowi sudah angkat bicara soal manuver terakhir parpol berlambang matahari putih itu.
PDIP, Nasdem, Hanura, PPP, PKB dan Golkar sudah bicara soal posisi dan manuver PAN selama ini. PDIP bisa dikatakan yang paling keras menyengat, mengungkit jatah kursi menteri hingga soal etika koalisi.
PDIP terang-terangan mengusir PAN dari koalisi pendukung pemerintah. Perdebatan petinggi kedua partai di ruang publik juga makin meningkat eskalasinya, apalagi setelah PAN beda sikap di paripurna pengambilan keputusan UU Penyelenggaraan Pemilu (UU Pemilu).
PDIP menyebut PAN menikam pemerintah dari belakang dan tak tahu etika koalisi. PAN balik menuding PDIP sama bandelnya terhadap Jokowi. PDIP meminta PAN diam. PAN juga meminta kader partai berlambang banteng moncong putih itu diam.
“Tentu saja politik itu mencerminkan kata dan perbuatan. Berpolitik itu ada etika politik. Berpolitik itu dilandasi komitmen di dalam menyatakan dukungan kepada pemerintah di tingkat implementasi, di DPR dan rakyat,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat ditanya soal manuver PAN di pembahasan UU Pemilu, Jumat (21/7/2017) malam.
Elite PDIP lainnya juga ikut bicara soal PAN. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Tubagus Hasanuddin bahkan terang-terangan meminta Jokowi mendepak PAN dari Kabinet Kerja dan koalisi pendukung pemerintah.
“Presiden Joko Widodo harus tegas, dan partai-partai yang tidak sejalan dengan kebijakannya serta tidak setia dalam setiap pengambilan keputusan tidak perlu ada lagi dalam format kabinet,” kata Tubagus dalam keterangan tertulis, Jumat (14/7/2017).
Nasdem juga bicara keras soal PAN. Partai yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan ini diminta undur diri dari koalisi dari kabinet jika memang sudah tak sejalan.
“Menurut saya, tidak perlu di dalam koalisi tersebut. Dengan demikian, tidak ada lagi dalam kabinet. Lebih baik mundur dari koalisi dan dari kabinet,” kata Ketua DPP Nasdem Teuku Taufiqulhadi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017).
Golkar merasa tak nyaman dengan manuver ‘si biru’. Golkar ingin sesama parpol pendukung pemerintah satu kata dalam arah, gerak dan langkah di berbagai kebijakan.
Golkar mengaku tak nyaman dengan manuver PAN saat paripurna pengesahan UU Pemilu, yang pada akhirnya walk out dari ruang sidang. Namun sebagai sesama parpol pendukung pemerintah, Golkar tak ingin ikut campur dalam internal PAN.
“Jujur harus kami katakan, (kami) merasa tidak nyaman begitu ya. Tapi tentu kami tidak bisa intervensi terhadap kebijakan masing-masing politik itu,” ujar Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/7/2017).
PKB tak sekeras kolega-koleganya. Meski demikian, PKB mengingatkan ada konsekuensi di setiap manuver yang diambil PAN.
“PAN kan punya sikap yang berkaitan dengan arti hidup dari partai. Tentu PAN sudah menilai apa konsekuensinya kalau beda dengan koalisi pemerintah. PKB menghormati sikap dan pendapat yang berbeda,” kata Ketum PKB Muhaimin Iskandar kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh Raya, Jakarta Pusat, Minggu (23/7/2017).
PPP juga tak bicara keras. Partai berlambang Kakbah ini menyerahkan urusan PAN ke Presiden Jokowi.
“Soal apakah PAN sepantasnya keluar atau tidak dari koalisi parpol pendukung pemerintahan, maka PPP menyerahkan soal ini sebagai urusan Presiden dengan PAN itu sendiri karena 3 parpol yang masuk koalisi ini setelah Pilpres (PPP, Golkar dan PAN) tentu punya kesepakatannya masing-masing dengan Presiden,” ujar Sekjen PPP Arsul Sani melalui pesan singkat, Kamis (13/7/2017) malam.
Hanura juga pernah bersuara. Partai besutan Wiranto itu meminta PAN satu suara dengan parpol koalisi lainnya. Hanura juga sempat meminta parpol yang didirikan Amien Rais itu membuktikan loyalitas terhadap Jokowi dengan mendukung Perppu Ormas, tapi seperti diketahui, PAN juga tak setuju dengan perppu itu.
PAN bukannya tak membela diri. PAN pernah mengumbar data dukungan ke Jokowi. Peluru serangan balik ke PDIP juga sudah dilepas. Namun sepertinya pernyataan Jokowi soal janji Zulkifli mendukung pemerintah di UU Pemilu membuat PAN mawas.
Jokowi yang selama ini seolah diam dengan sikap PAN akhirnya buka suara di publik. Tak tanggung-tanggung, Jokowi mengungkap isi pertemuannya dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan sehari menjelang pengambilan keputusan UU Pemilu di DPR pada Kamis (20/7).
“Untuk PAN, supaya diketahui bahwa sehari sebelumnya sudah bertemu dengan saya. Dan sudah menyampaikan kepada saya untuk mendukung (pemerintah),” kata Jokowi di arena Mukernas PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7/2017).
Seperti diketahui, PAN ingkar janji. Para penggawanya di DPR menolak keinginan pemerintah mempertahankan Presidential Threshold 20-25 persen di UU Pemilu. PAN balik badan, ikut walk out bersama Gerindra, PKS dan Partai Demokrat.
Setelah pernyataan Jokowi, PAN mulai bicara soal kemarahan kolega koalisinya. PAN juga menyadari kemarahan Jokowi.
“Memang PDIP dan kawan-kawan sudah marah dengan PAN pas PAN nggak dukung Ahok (Basuki Tjahaja Purnama). Tapi itu prinsip kita, tidak mungkin dukung Ahok dari awal. Dan kemarin juga mungkin PDIP dan kawan-kawan pasti marah sama kami. Mungkin Pak Jokowi juga marah pada kami,” ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto di RS Siloam, Karawaci, Tangerang Banten, Sabtu (22/7/2017).
Waketum PAN Taufik Kurniawan juga membela partainya. Taufik mengingatkan koalisi tanpa syarat yang digembar-gemborkan Presiden Jokowi.
“Kita ingin bisa melihat bahwa PAN tertarik terhadap adanya istilah semacam koalisi tanpa syarat. Betul-betul untuk membangun bangsa dan negara tanpa ada pramagtisme apapun,” ujar Wakil Ketum PAN Taufik Kurniawan dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (21/7/2017).
Meski ada pembelaan, namun koalisi pendukung pemerintah sepertinya sudah geram. PDIP dan parpol koalisi pendukung pemerintah lainnya memutuskan untuk segera berkumpul membahas nasib PAN dalam waktu dekat.
“Kita akan dialog. Termasuk dengan PAN juga. Kalau kita lihat di Pilkada kerja sama dengan PAN berhasil memenangkan banyak kepala daerah. Kami tidak akan sepihak. Meski kami menyesalkan keputusan yang tidak sesuai dengan pemerintah,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Akankah PAN tetap bisa bertahan di dalam lingkaran parpol pendukung Jokowi?
