Babatpost.com – Lebih dari dua juta rumah tangga di Indonesia menggunakan Listrik dengan daya 900Va kabarnya akan kembali mendapatkan kucuran subsidi dari pemerintah padahal sebelumnya subsidi ini telah dicabut.
Dengan tambahan itu, anggaran subsidi lagi-lagi membengkak Rp 1,7 triliun yang akan dimasukkan ke pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017.
Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andy Noorsaman Sommeng mengungkapkan, berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dari 23,1 juta pelanggan golongan 900 VA, sebanyak 19 juta pelanggan dicabut subsidinya, sedangkan 4,1 juta sisanya masih ditanggung pemerintah.
“Ada pelanggan 900 VA yang nyelip di 450 VA, itu totalnya dari data PLN ada 2,4 juta pelanggan. Mereka sempat protes (kena cabut), jadi nanti di APBN-P 2017 akan ditambahkan. Jadi totalnya 6,5 juta pelanggan 900 VA (yang disubsidi),” kata dia.
Baca juga : Berikut Posko pengaduan masalah listrik
Andy menghitung, dengan masuknya lagi 2,4 juta pelanggan 900 VA dalam daftar penerima subsidi, butuh tambahan anggaran subsidi listrik sebesar Rp 1,7 triliun. Dalam APBN 2017, pemerintah sudah mematok anggaran subsidi listrik sebesar Rp 50,4 triliun, sehingga diperkirakan akan membengkak menjadi Rp 52,1 triliun.
“Tambahan anggaran Rp 1,7 triliun itu sudah kita sampaikan ke Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, tapi belum direspons. Soal anggaran itu akan dibahas di RAPBN-P 2017 karena sebenarnya ini awalnya dari DPR,” jelas Andy.
Ia mengklaim, data tambahan penerima subsidi listrik 900 VA sebanyak 2,4 juta sudah akurat lantaran telah dievaluasi oleh Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero).
“Ini hasil padanan data, pas dicek lagi ternyata seperti itu. Datanya lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan karena yang melakukan kita bersama PLN bahwa ternyata ada golongan 900 VA yang masih punya hak menerima subsidi. Tapi kita tidak tahu, mungkin ada yang ke selip lagi, negara kita kan luas,” ujar dia.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati sebelumnya memperkirakan ada pembesaran di belanja negara sebesar Rp 10 triliun yang akan dibahas di RAPBN-P 2017. Dalam APBN 2017, pemerintah mematok belanja negara mencapai Rp 2.080,5 triliun.
“Tendensi belanja negara naik sampai Rp 10 triliun di 2017. Paling banyak bergerak subsidi,” kata Sri Mulyani.
Selain subsidi, anggaran belanja yang membengkak itu juga dialokasikan untuk persiapan Asian Games di 2018, program sertifikasi tanah, persiapan Pilkada serentak dan pemilu, biaya pembebasan lahan untuk infrastruktur.
“Kita akan coba lihat dari sisi kemampuan APBN kita,” ucap Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
