BABAT POST – Dari data Kementerian Keuangan, jumlah utang pemerintah di akhir 2014 adalah Rp 2.604,93 triliun, dan naik hingga posisi di akhir April 2017 menjadi Rp 3.667,41 triliun.
Selama kurang lebih 2,5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan, jumlah utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 1.062 triliun. Apa penjelasan pemerintah soal hal ini?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah memang tengah gencar membangun infrastruktur dan butuh pendanaan yang besar, salah satu pembiayaannya lewat utang.
“Pinjaman (utang) tinggi bukan karena pemerintah boros, tapi untuk membangun infrastruktur. Namun pemerintah juga berpikir supaya infrastruktur ini bukan hanya dari APBN, tapi kami juga undang investor,” kata Darmin di saat buka puasa bersama di kantornya, Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa malam (13/6/2017).
Pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang besar, namun pengembalian investasinya tidak bisa dirasakan dalam jangka pendek. Tujuan pemerintah membangun infrastruktur adalah agar ekonomi Indonesia bisa melaju di masa depan.
Darmin menyadari, kondisi Increamental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia berada di atas 5%. ICOR adalah rasio efisiensi investasi.
ICOR merupakan kebutuhan investasi terhadap peningkatan 1% produk domestik bruto (PDB). Artinya, untuk meningkatkan PDB sebesar 1% membutuhkan peningkatan investasi sebanyak 5% dari PDB.
“ICOR tinggi karena kita tiba-tiba membangun infrastruktur yang manfaatnya baru bisa dirasakan jangka panjang. Tidak seperti bangun pabrik sepatu yang bisa langsung dinikmati pengembalian investasinya secara cepat. Kalau bikin infrastruktur, pembebasan lahannya saja sudah perang. Dan jadinya baru bertahun-tahun, kebutuhan anggarannya besar,” papar Darmin.
Soal pembiayaan infrastruktur, Darmin mengatakan, Presiden Jokowi memiliki 3 urutan. Pertama, yang paling menguntungkan akan diberikan kepada swasta.
Lalu yang untungnya lebih sedikit akan diberikan kepada BUMN. Sementara proyek yang tidak menguntungkan sama sekali akan diambil alih pemerintah.
Darmin mengatakan, infrastruktur dibangun secara masif oleh pemerintah tidak hanya untuk meningkatkan laju ekonomi ke depan. Tapi infrastruktur juga sebagai cara pemerintah mengurangi kesenjangan ekonomi di negara ini. Penurunan kesenjangan atau ketimpangan ekonomi menjadi satu agenda utama pemerintahan Jokowi.
“Infrastruktur akan membuat harga-harga menjadi lebih baik, tenaga kerja terserap, pengangguran dan kemiskinan akan turun,” kata Darmin.
Pada bahan Kemenko Perekonomian yang dipaparkan Darmin disebutkan, pemerintah Jokowi melakukan reformasi belanja APBN untuk perbaikan kualitas belanja untuk sektor produktif.
Semenjak Jokowi memimpin kabinet di 2014, anggaran subsidi energi dipangkas habis, dan anggaran infrastruktur meningkat pesat.
Data Kemenko Perekonomian tersebut memperlihatkan laju penurunan kemiskinan, rasio gini, hingga pengangguran sejak 2014 hingga 2016. Serta 10 pilar kebijakan ekonomi pemerataan yang dijalankan pemerintah pimpinan Jokowi.
