BABAT POST – Data nampaknya masih menjadi polemik serius bagi pemerintah Amerika untuk mendapatkan nya. Bahkan untuk mendapatkan data terkadang harus melalui sebuah jalur hukum di pengadilan. Baru-baru ini Dalam pengadilan banding, ditetapkan bahwa Departemen Kehakiman Amerika Serikat tidak bisa memaksa Microsoft memberikan data pelanggan yang tersimpan di server luar AS.
The Verge menyebutkan, pemerintah sedang berusaha untuk mencari data yang tersimpan di server Microsoft di Irlandia sebagian bagian dari penyelidikan kasus narkoba di AS. Mereka menganggap, Microsoft adalah perusahaan AS, karena itu, server Microsoft tetap berada di bawah yurisdiksi AS.
Di pengadilan yang diadakan di New York, keputusan hakim terbagi 4-4. Dengan begitu, keputusan pengadilan sebelumnya dianggap sah. Keputusan itu dianggap sebagai kemenangan untuk perusahaan teknologi dan pengacara privasi.
Kepada ZDNet, juru bicara Departemen Kehakiman menyebutkan bahwa mereka akan meninjau keputusan ini dan opini para hakim yang terpecah dan mempertimbangkan opsi yang kami miliki. TechCrunch menyebutkan, ada kemungkinan Departemen Kehakiman akan membawa masalah ini ke Pengadilan Tinggi.
Hakim Susan Carney, yang mendukung diberlakukannya keputusan pengadilan sebelumnya, menyebutkan, apa yang hendak dilakukan oleh Departemen Kehakiman akan melanggar berbagai perjanjian hukum antar negara yang ada saat ini.
Carney juga menyebutkan, masalah apakah sebuah badan penegak hukum AS boleh mengakses data yang tersimpan di negara lain sebaiknya diputuskan oleh Kongres dan bukannya pengadilan.
“Kami sadar bahwa dalam berbagai hal, Regulasi Komunikasi Tersimpan telah tertinggal oleh teknologi. Sudah waktunya ia direvisi oleh kongres sehingga ia akan tetap dapat melindungi privasi tapi dengan lebih efektif menyeimbangkan kebutuhan penegak hukum dalam skala global seperti yang muncul dalam kasus ini,” ujar Carney.
President dan Chief Legal Officer Microsoft, Brad Smith, menyetujui pendapat sang hakim. “Kami menyambut baik keputusan hari ini. Kita perlu Kongres untuk memodernisasi regulasi untuk membuat orang tetap aman dan memastikan pemerintah di negara manapun tetap menghargai batas yang ada,” ujar Smith.
