BABAT POST – Facebook akan memulai memeriksa kebenaran artikel dan menandai berita palsu untuk para penggunanya di Jerman dalam waktu beberapa minggu ke depan. Tool ini pertama kali diluncurkan di AS bulan lalu, sebagai bagian dari kerja sama Facebook dengan berbagai organisasi mandiri yang berfungsi untuk mengecek kebenaran artikel.
Menurut laporan The Verge, politikus Jerman khawatir akan pengaruh berita palsu di pemilihan federal tahun ini setelah banyaknya berita palsu dan hoax yang muncul selama pemilihan presiden di AS. Pemerintah telah mempertimbangkan untuk memberikan denda pada Facebook dan media sosial yang membiarkan berita palsu menyebar.
Kanselir Jerman, Angela Markel telah memperingatkan akan kemungkinan interfensi dari Rusia melalui propaganda atau serangan siber. Dilaporkan, minggu lalu, pemerintah Jerman telah mengadakan investigasi akan penyebaran berita palsu, setelah media Breitbart merilis artikel palsu yang mengklaim adanya massa yang membakar sebuah gereja pada malam tahun baru.
Dalam sistem pemeriksaan artikel Facebook, artikel yang dilaporkan sebagai berita palsu oleh pengguna akan dikirimkan ke Corrective, organisasi berita nirlaba yang bermarkas di Berlin. Jika sebuah artikel dianggap palsu, ia akan mendapatkan label “terbantahkan” beserta penjelasan mengapa ia mendapat label tersebut.
Pengguna juga akan diperingatkan saat hendak membagikan berita itu. Artikel yang telah mendapatkan label tersebut juga akan tidak akan menjadi prioritaskan dalam News Feed.
Juru bicara Facebook berkata pada FT bahwa mereka sedang mencari rekan media lain di Jerman dan mereka berencana untuk meluncurkan tool untuk memeriksa kebenaran artikel di negara lain. “Fokus kami saat ini di Jerman, tapi kami memikirkan negara lain tempat kami meluncurkan fitur ini,” kata sang juru bicara.
Pihak berwajib Jeman telah mendorong Facebook dan perusahaan teknologi lain untuk mengendalikan penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian. Tahun lalu, Menteri Kehakiman Jerman, Heiko Maas berkata bahwa Facebook seharusnya diregulasi layaknya perusahan media di Jerman. Dengan begitu, mereka bertanggung jawab atas berita yang muncul di media sosialnya.
Pemerintah Jerman juga dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk membuat badan yang berfungsi melacak dan melawan berita palsu, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Republik Ceko. Namun, hal ini dikhawatirkan akan dilihat sebagai intervensi pemerintah terhadap media menjelang pemilu tahun ini.
