BABAT POST – PDIP pun menyiapkan strategi untuk pemenangan pasangan Ahok-Djarot usai penetapan tersangka. Apa strateginya? Itu merupakan pertanyaan yang menjadi banyak kalangan ke bu Mega.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta kader partainya tetap tenang menyikapi penetapan tersangka terhadap calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
“Strategi itu kan rahasia ya, apa yang dilakukan nanti oleh Pak Ahok. Lalu kita semua ini wasit juga lah kalau ada mereka yang datang menolak (Ahok kampanye),” ujar Megawati usai memimpin rapat koordinasi (rakor) Pilkada Serentak 2017 di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro Jakarta, Kamis, (17/11/2016).
Megawati menilai, ketika ada orang yang menolak Ahok untuk berkampanye, kemungkinannya hanya dua.
“Satu memang dibayar, kedua memang enggak tahu aturan. Bahwa negara kita negara hukum, jadi apa pun diselesaikan lewat hukum. Kita jangan lupa kalau Pak Ahok itu haknya untuk dipilih masih ada,” kata Megawati.
Dia juga meminta masyarakat mempercayakan kasus dugaan penistaan agama yang membelit Ahok kepada proses hukum.
“Saya mengatakan bahwa RI itu negara hukum, jadi segala sesuatunya harus kita percaya kepada hukum, kepada siapa pun, tidak hanya pada kasus Pak Basuki Tjahaja Purnama saja,” kata Megawati.
Dia mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki aturan. Megawati pun meminta mereka yang menolak Ahok-Djarot kampanye untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku.
“Ini negara hukum, ada aturan. Meski Ahok sedang dalam proses hukum sebagai tersangka, tapi hak dipilih tetap ada. Jadi tidak ada yang bisa menahan beliau pergi kepada rakyat Jakarta lalu memberi aspirasi,” ucap Megawati.
Pasca-ditetapkannya Ahok sebagai tersangka kasus penistaan dan penodaan agama, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta diminta melakukan penyelidikan atas aksi penolakan saat pasangan nomor urut 2 itu blusukan.
“KPUD harus adil. Protes ini harus ditelusuri. Apakah penolakan murni dari warga atau justru massa bayaran,” kata Nona Evita dari Populi Center.
KPUD, ucap Nona, harus menjamin setiap kegiatan kampanye yang dilakukan calon pasangan berjalan kondusif dan tidak ada aksi penolakan atau intervensi.
Pernyataan Nona ini senada dengan jubir pemenangan Ahok-Djarot, Bestari Barus, beberapa waktu lalu. Menurut dia, menghalangi kegiatan kampanye melanggar undang-undang.
“Hal itu enggak dibenarkan. Barang siapa yang menghalangi, ada tindakan hukum kepada mereka,” ucap Bestari.
