BABAT POST – Akibat penyesuaian harga sejumlah komoditas yang tergolong dalam kelompok administered prices (komoditas yang harganya ditentukan oleh pemerintah) tren penurunan Inflasi Jakarta pun harus tertahan pada Oktober 2016,. Inflasi Oktober 2016 tercatat 0,25% (mtm), lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 0,18% (mtm), dan juga inflasi nasional (0,14% mtm).
Meningkatnya inflasi pada bulan Oktober 2016 terutama dipicu oleh penyesuaian beberapa harga komoditas administered prices, seperti tarif listrik, bahan bakar rumah tangga dan tarif kereta api.
“Walau demikian, tekanan inflasi Jakarta hingga bulan ke-10 tahun 2016 relatif masih terkendali,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta Doni P. Joewono di Jakarta.
Hal itu tercermin dari capaian inflasi kumulatif hingga Oktober 2016 yang baru mencapai 1,85% (ytd), lebih rendah dari inflasi nasional 2,11% (ytd), dan jauh lebih rendah dari rata-rata lima tahun terakhir yang tercatat sebesar 4,06% (ytd). Hal itu tidak terlepas dari pergerakan inflasi kelompok volatile food dan kelompok inti yang stabil, bahkan cenderung menurun.
Meski demikian, lanjut dia manajemen stok yang sudah lebih baik serta perbaikan rantai pasokan beras di DKI Jakarta melalui optimalisasi BUMD pangan DKI Jakarta, mampu menahan gejolak yang berlebih di Ibukota. Di tengah penurunan kelompok volatile food dan stabilnya inflasi inti, penyesuaian harga beberapa komoditas administered prices menyebabkan tertahannya laju penurunan inflasi pada bulan Oktober 2016.
Faktor pemicu meningkatnya inflasi administered prices antara lain kenaikan bahan bakar rumah tangga sebesar 4,71% dan naiknya tarif listrik sebesar 2,20% (mtm), terkait dengan kebijakan kenaikan tarif 12 golongan listrik nonsubsidi. Selain itu, kenaikan cukai rokok secara bertahap sejak awal tahun, serta tarif KRL Commuter Line yang berdampak pada inflasi angkutan kereta sebesar 6,26% (mtm), juga turut menyumbang kenaikan kelompok inflasi administered prices.
“Kenaikan harga bahan bakar rumah tangga, tarif listrik dan tarif KRL ini pula yang menjadi faktor penyebab lebih tingginya inflasi Jakarta dibandingkan dengan inflasi nasional,” papar dia.
Memerhatikan pola pergerakan harga-harga di pasar, tekanan inflasi pada bulan November hingga akhir tahun 2016 diprakirakan akan sedikit meningkat. Namun hal tersebut tidak akan memengaruhi capaian inflasi Jakarta keseluruhan tahun 2016 yang diperkirakan cenderung berada pada level bawah dari target inflasi.
Dia menambahkan kendati demikian hujan yang berkepanjangan akibat fenomena La Nina masih menjadi faktor risiko yang perlu terus diperhatikan. Dalam upaya menjaga tingkat inflasi agar bergerak stabil dan berada pada level yang cukup rendah, koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi baik dalam lingkup Jakarta maupun antar daerah semakin ditingkatkan.
Terkait dengan hal itu, telah dilaksanakan High Level Meeting Koordinasi TPID antar daerah yaitu antara TPID DKI Jakarta, TPID Jawa Barat dan TPID Banten, pada tanggal 24 Oktober 2016. Kegiatan tersebut mengikutsertakan tiga BUMD pangan DKI Jakarta (PT Food Station Tjipinang Jaya, PD Dharma Jaya dan PD Pasar Jaya) sebagai ujung tombak pelaksanaan kerjasama antardaerah.
Dalam pertemuan tersebut, ketiga BUMD memaparkan program-program yang mendukung upaya pengendalian inflasi, serta relevansinya dengan kebutuhan pasokan pangan di DKI Jakarta.
“Kegiatan koordinasi TPID tersebut diharapkan akan ditindaklanjuti dengan kerjasama antardaerah yang melibatkan pelaku ekonomi di Jawa Barat dan Banten. Dengan koordinasi yang lebih kuat antar-TPID di berbagai daerah, kestabilan harga, terutama komoditas pangan, akan semakin merata,” ujar Doni.
Penguatan koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI serta BUMD di bidang pangan melalui TPID akan selalu digalakkan untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil pada tahun 2016 dan tahun-tahun selanjutnya.
Penguatan peran dan sinergitas ketiga BUMD bidang pangan perlu terus didorong oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai program yang tidak hanya semata-mata mengendalikan harga pangan di DKI Jakarta, namun juga dapat meningkatkan perekonomian bagi daerah pemasoknya. Harga pangan DKI Jakarta yang terkendali akan menjadi barometer pergerakan harga pangan nasional.
Selain itu, penguatan peran BUMD Pangan DKI Jakarta dalam pengendalian harga telah menginspirasi daerah lain untuk mencontoh langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Jakarta.
“Tercapainya kestabilan inflasi akan mendorong pembangunan ekonomi Jakarta secara keseluruhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup dia.
