BABAT POST – Rencana tanggal 4 November nanti, ada demo besar-besaran yang akan terjadi. Aksi unjuk rasa tersebut untuk menuntut Ahok yang katanya pernah bicara soal penistaan agama. Massa dari ormas Islam mengusung spanduk & berorasi menyampaikan kecaman terhadap Basuki Tjahaja Purnama terkait pernyataan Ahok yang dinilai menyinggung satu golongan masyarakat di Balai Kota Jakarta, Jumat (14/10)
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar berbagai pertemuan dengan semua unsur mulai aparat keamanan hingga tokoh politik dan agama. Hal ini untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa pada 4 November 2016 dan pengamanan Pilkada Serentak.
Hari ini, Jokowi mengundang para ulama ke Istana Kepresidenan. Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, pertemuan itu membicarakan seputar unjuk rasa mendesak proses hukum kepada Gubernur nonaktif DKI Jakarta Ahok atas dugaan penistaan agama. Tapi bukan itu yang dikhawatirkan Presiden.
“Sebenarnya Presiden tidak mengkhawatirkan demo, tapi yang dikhawatirkan seperti yang disampaikan akan berubah jadi ada anarkisme,” ungkap Haedar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11/2016).
Menurut Haedar, permasalahan hukum memang harus diselesaikan melalui jalur hukum. Proses hukum yang dijalankan dengan baik, kata dia, akan terbukti di pengadilan. Lewat pengadilan, semua masyarakat akan melihat mana yang benar dan yang salah.
“Kalau ditarik politik, SARA, apalagi itu nanti malah merembet ke mana-mana. Maka poin penting dari Presiden, saya tidak akan melakukan intervensi apapun. Dalam kasus ini Presiden serahkan kepada kepolisian memproses secara hukum,” lanjut Haedar.
Muhammdiyah, kata Haedar, tidak melarang warganya ikut dalam aksi unjuk rasa itu. Tapi, tidak perlu membawa nama institusi dalam demonstrasi itu. Yang penting akhlak mulia dalam menyampaikan pendapat juga tidak boleh dilupakan.
“Kita imbau demonstrasi tetap elegan, demokratis, berkeadaban, dan harus terhindar dari suasana yang memancing di air keruh,” Haedar menegaskan.
Lewat pengadilan, smua masyarakat akan melihat mana yang benar & yang salah. “Kalau ditarik politik, SARA, apalagi itu tunggu malah merembet ke mana-mana. Maka poin penting dari Presiden, aku tidak akan melakukan intervensi apapun. Dalam kasus ini Presiden serahkan ke-pada kepolisian memproses secara hukum.
