BABAT POST – Jelang digelarnya unjuk rasa pada 4 November 2016 mendatang, ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan sejumlah pihak jangan menyalahkan masyarakat yang hendak menggelar demo. Sosok yang patut disalahkan ialah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah memicu massa melakukan unjuk rasa besar-besaran.
”Jangan salahkan yang demonya saja. Pemimpin harus jaga lidahnya ini, hati-hati,” ungkap Ketua MPR Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/10/2016).
Adapun penyebab aksi demo besar-besaran itu, lanjut Zulkifli, karena perkataan Ahok terkait surat Al Maidah 51 dianggap sudah melukai umat Islam.
“Bagusnya itu tidak ada pernyataan aneh-aneh sehingga orang tidak demo kan,” tutur Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Dia pun tak melarang jika ada sebagian kader PAN ikut serta dalam aksi demo itu.
“Ini bukan urusan PAN, ini urusan rakyat yang protes,” kata mantan Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
Zulkifli pun berharap, aksi demo pada 4 November 2016 dapat berjalan damai.
“Demo silakan. Sampaikan apa pesannya, agar bisa diterima pihak terkait. Tapi harus damai, tidak anarkis, kalau mau sampaikan aspirasi ke DPR dan MPR silakan,” ucapnya.
Dilain pihak komisi III DPR menilai status siaga 1 yang dikeluarkan Polri untuk Korps Brimob Polri demi mengantisipasi demo 4 November 2016 mendatang, tidak relevan. Pasalnya, masyarakat hanya menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditangkap, bukan menuntut republik dibubarkan.
Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi’i mengatakan, demonstrasi 4 November 2016 dilakukan guna menuntut agar Ahok diproses hukum karena dianggap menista agama. Menurut Syafi’i, peringatan siaga 1 untuk seluruh aparat keamanan itu tidak relevan. Siaga 1 hanya diberlakukan ketika negara terancam.
“Kalau masyarakat menuntut republik dibubarkan, nah harus siaga 1 dong. Masyarakat menuntut Pancasila diganti, saya ikut siaga 1. Tapi masyarakat cuma menuntut penista agama (Ahok) ditangkap, kemudian negara siaga 1, kan ngeri republik ini,” ujar Syafi’i saat dihubungi wartawan, Senin (31/10/2016).
Ia pun menilai aksi unjuk rasa pada 4 November mendatang sebenarnya bisa diantisipasi bila kepolisian cepat menyelesaikan laporan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok sendiri sudah dilaporkan ke Bareskrim terkait dugaan penistaan agama.
MUI pun, lanjut Syafi’i, telah menyatakan sikap bila Ahok menistakan agama Islam.
“Seharusnya, aksi tersebut bisa diantisipasi, yakni dengan menangkap Ahok. Sebab, Ahok jelas bisa dipidanakan karena menistakan agama,” kata Syafi’i.
Syafi’i pun memprotes soal adanya perintah untuk menembak langsung para pembuat rusuh. Menurut dia, yang membuat rusuh bukan lah para demonstran yang akan menggelar aksi pada Jumat nanti. Melainkan Ahok yang menistakan agama Islam hingga menimbulkan amarah kaum muslim.
Namun, nyatanya Ahok dilindungi.
“Mengherankan juga republik ini mempertaruhkan keamanan negara, mempertaruhkan kesatuan dan persatuan bangsa hanya untuk seorang yang bernama Ahok,” tutur legislator asal Medan itu.
“Sederhana saja kok, tangkap Ahok, ya diproses. Selesai. Cuma itu aja masalahnya, enggak ada masalah lain,” tegasnya.
Namun, Syafi’i melihat ada pembiaran yang dilakukan Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara terhadap hal ini.
“Ini kayaknya seperti memang dibiarkan supaya didemo, kemudian kalau ada yang mau protes, tembak, yang salah enggak ditangkap juga, tapi kalau ada yang kesel, orang enggak bersalah ditembak, itu skenarionya,” ucapnya.
