Babatpost.com – Kasus Munir, DPR anggap pemerintahan SBY tak becus atasi kasus tersebut, Desmond J Mahesa yang juga merupakan seorang wakil ketua Komisi III DPR RI mengatakan bahwa dia menilai rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak pernah berniat untuk menyelesaikan kasus aktivis HAM Munir Said Thalib.
Ketidakseriusan itu, menurut Desmond, terlihat dari dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir yang bisa hilang.
“Kan kasus ini sudah lama sekali, yang jadi persoalan adalah pemerintah SBY niat untuk menuntaskan itu (kasus Munir) kan tidak ada juga? Seharusnya pada zamannya SBY itu sudah ada penjelasan, tidak berdasarkan putusan informasi publik ini,” kata Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016).
Ketua DPP Partai Gerindra itu berharap beban untuk menyelesaikan kasus ini bisa menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski hilangnya dokumen ini belum jelas apakah terjadi di rezim SBY atau rezim Jokowi.
“Yang harus dilakukan pemerintahan saat ini adalah beban-beban itu adalah hilangnya dokumen itu di Setneg, tapi di Tim TPF itu masih ada tidak, kalau masih ada di Setneg minta saja ke Tim TPF dan harus diproses untuk mencari kebenaran,” tegas Desmond.
Sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono melalui mantan Mensesneg Sudi Silalahi menyebutkan bahwa dokumen asli Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir hilang.
Sudi mengatakan, SBY hanya memegang salinan dokumen TPF tersebut. SBY juga berencana serahkan salinan dokumen TPF kasus Munir ke Presiden Jokowi. , Desmond J Mahesa yang juga merupakan seorang wakil ketua Komisi III DPR RI mengatakan bahwa dia menilai rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak pernah berniat untuk menyelesaikan kasus aktivis HAM Munir Said Thalib.
Ketidakseriusan itu, menurut Desmond, terlihat dari dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir yang bisa hilang.
“Kan kasus ini sudah lama sekali, yang jadi persoalan adalah pemerintah SBY niat untuk menuntaskan itu (kasus Munir) kan tidak ada juga? Seharusnya pada zamannya SBY itu sudah ada penjelasan, tidak berdasarkan putusan informasi publik ini,” kata Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016).
Ketua DPP Partai Gerindra itu berharap beban untuk menyelesaikan kasus ini bisa menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski hilangnya dokumen ini belum jelas apakah terjadi di rezim SBY atau rezim Jokowi.
“Yang harus dilakukan pemerintahan saat ini adalah beban-beban itu adalah hilangnya dokumen itu di Setneg, tapi di Tim TPF itu masih ada tidak, kalau masih ada di Setneg minta saja ke Tim TPF dan harus diproses untuk mencari kebenaran,” tegas Desmond.
Sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono melalui mantan Mensesneg Sudi Silalahi menyebutkan bahwa dokumen asli Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir hilang.
Sudi mengatakan, SBY hanya memegang salinan dokumen TPF tersebut. SBY juga berencana serahkan salinan dokumen TPF kasus Munir ke Presiden Jokowi.
