BABAT POST – Ketua Bawaslu Muhammmad menyatakan ketentuan ‘wajib cuti’ untuk petahana dimaksudkan agar tak ada penyalahgunaan fasilitas negara demi kepentingan kampanyenya.
“Pertimbangannya dikhawatirkan kalau dia tidak cuti, maka kegiatan kampanye bisa menggunakan fasilitas negara, menggunakan APBD, hingga menggunakan birokrasi. Maka wajib cuti,” terang Muhammad.
Dan menanggapi hal itu, Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat meminta semua pihak ‘memelototi’ petahana jika ada kekhawatiran tersebut.
“Masalah integritas moral saja sebetulnya. Awasi dong, dipelototi semuanya dong. Kemudian ya semuanya ikut gitu. Niatnya adalah bagaimana kita bisa bekerja maksimal,” ungkap Djarot di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (8/8/2016).
Djarot yang digadang-gadang akan ikut di Pilgub DKI 2017 itu setuju dengan sikap kandidat Gubernur petahana DKI Basuki T Purnama (Ahok) yang memilih menolak ‘Wajib Cuti’. Sebab menurutnya akan ada banyak pekerjaan yang terbengkalai jika petahana cuti selama 4 bulan.
“Karena masa-masa itu kan masa-masa cukup rawan. Januari-Februari, hujan deres, ada penyusunan anggaran, ya kita berharap pilkada itu kemudian jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat,” kata Djarot.
Mantan Wali Kota Blitar ini pun memastikan APBD DKI tidak akan mudah ‘dipermainkan’ oleh petahana sebab program-program Pemprov DKI sudah sangat transparan. Itu menurut Djarot bisa diawasi dengan baik.
“Kan semuanya sudah melalui sistem elektronik, ada e-Budgetting, e-Planning, semuanya bisa dipelototin, ada Jakarta Smart City, itu kalau diperbolehkan tidak cuti,” ucapnya.
Saat maju di Pikada Blitar kedua kalinya, Djarot mengaku tidak banyak mengambil cuti. Ia hanya mengambil cuti saat melakukan kampanye di jalanan dan itu hanya beberapa hari.
“Kami dulu kan 2005 juga maju sebagai wali kota juga tidak cuti selama segitu lama, empat bulan itu lama, waktu itu cuma cuti pada saat kampanye misalkan hari apa hari apa, itu boleh kita ambil boleh tidak,” ujar Djarot.
Andai PDIP nanti pada akhirnya memilih Djarot untuk maju di Pilgub DKI 2017, ia mengaku tidak akan mengambil cuti. Untuk itu Djarot setuju dengan langkah Ahok yang mengajukan judicial review terhadap UU Pilkada terkait aturan ‘Wajib Cuti’ bagi petahana.
“Kalau itu sebetulnya enggak perlu cuti, kalau incumbent, itu kan setiap hari sebetulnya kampanye kalau mau jujur, kampanye kan dilihat dari bagaimana kinerjanya,” aku Djarot.
