BABAT POST – Pasca Amerika Serikat memasukkan Kim Jong-Un dalam daftar sanksi, Korea Utar (Korut) pun bereaksi keras.
Korea Utara menyatakan Amerika Serikat telah menyebrangi ‘garis batas’ dalam mengambil tindakan terhadap pemimpinnya atas pelanggaran hak asasi manusia.
“Pemerintahan Obama telah melangkah terlalu jauh atas kelancangannya menantang martabat tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) dalam rangka menyingkirkan posisi yang tidak menguntungkan selama pertarungan politik dan militer dengan DPRK,” kata Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Korut, Han Song-ryol.
“AS telah melintasi garis batas dalam memamerkan kekuasaannya dihadapan kami. Kami menganggap kutukan terhadap kejahatan ini sebagai deklarasi perang,” katanya lagi seperti dikutip dari Sky News, Jumat (29/7/2016).
Sebelumnya, AS menuduh diktator muda Korut itu telah melakukan pelanggaran HAM secara meluas, yang telah membuat negara komunis itu terisolasi di antara negara-negara yang paling represif di dunia. Selain Jong-un ada 10 pejabat Korut yang masuk dalam daftar hitam sanksi tersebut.
“Departemen Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC), Kementerian Keuangan AS hari ini menunjuk pejabat rezim Korut, termasuk Kim Jong Un, dan sejumlah pejabat lainnya dan lima entitas atas keterlibatan mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia di Korut,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.
Pemerintah Korea Utara (Korut) pun akhirnya angkat bicara mengenai penjatuhan sanksi tersebut. Dan menyebutnya sebagai deklarasi perang.
“Dengan melakukan jenis tindakan kejam dan memusuhi DPRK, AS telah menyatakan perang terhadap DPRK. Jadi tindakan kami mempertahankan diri dapat dibenarkan untuk menghadapi aksi yang sangat keras. Kami siap untuk perang dan kami semua siap untuk damai,” Song-ryol.
Sanksi itu sendiri berupa pembekuan harta para pejabat Korut yang berada dalam yurisdiksi AS dan melarang orang atau badan di AS untuk melakukan transaksi dengan para pejabat atau entitas tersebut.
Korut juga bereaksi keras atas rencana latihan perang AS dan Korea Selatan (Korsel) yang akan dihelat bulan Agustus mendatang. Korut menyatakan bahwa latihan perang tersebut dirancang untuk mempersiapkan pasukan untuk menginvasi Pyongyang dan bertujuan untuk membunuh pemimpinnya.
“Jika AS memaksa orang-orang melakukan latihan perang dalam skala besar seperti bulang Agustus, maka situasi yang disebabkan oleh hal itu akan menjadi tanggung jawab dari AS,” tukasnya.
