BABAT POST – Jelang dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo berjalan, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi menilai, Presiden Jokowi sudah lepas dari ikatan partai pendukungnya, khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Hal ini tidak lepas dari bergabungnya sejumlah partai oposisi ke pemerintah, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar.
“Jokowi sudah mengurangi beban untuk menunduk pada parpol pendukungnya, terutama kepada PDI-P,” kata Burhanudin saat menjadi pembicara dalam rilis survei Saiful Mujani Reseaerch and Consulting di Jakarta, Minggu kemarin (24/7/2016).
Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap Jokowi semakin meningkat menjadi 67 persen pada Juni 2016 ini. Jumlah itu naik pesat dari Juni 2015 sebesar 41 persen.
Menurut Burhan, naiknya tingkat kepuasan masyarakat ini disebabkan karena Jokowi di tahun keduanya sudah lepas dari keterikatan dengan parpol, khususnya PDI-P.
“Di tahun pertamanya, Jokowi tersandera dengan kekuatan politik yang terbatas dan tak bisa dapat duungan publik,” ucap dia.
Burhan mencontohkan, di tahun pertamanya Jokowi menyusun kabinet dengan masih mengakomodir kepentingan parpol. Jokowi juga memilih Kapolri berdasarkan selera PDI-P, yakni Budi Gunawan.
Namun perubahan terlihat di tahun kedua. Jokowi berani melakukan perombakan kabinet dan menyingkirkan menteri dari parpol yang dianggap tidak berkinerja baik. Jokowi juga menolak revisi Undang-Undang KPK yang getol diusulkan PDI-P.
Terakhir, Jokowi juga menunjuk Tito Karnavian sebagai Kapolri. Padahal, Budi Gunawan yang sempat didukung PDI-P masih menjabat sebagai Wakapolri.
“Jokowi berani mengatakan tidak kepada partai pendukungnya,” kata Burhan.
Burhan menilai, dukungan yang besar dari parpol ini harus terus dimanfaatkan Jokowi untuk mewujudkan janji-janji politiknya yang sampai saat ini belum terwujud karena terganjal kepentingan parpol.
“Kalau dukungan ini tidak dimanfaatkan akan mubazir,” ucap Burhan.
Dan baru-baru ini, Presiden Joko Widodo meminta para relawannya melaporkan jika ada pejabat pemerintahan yang tidak beres dalam bekerja. Jokowi berjanji akan segera mengevaluasi pejabat tersebut.
“Kalau ada yang belum betul, bisikkan ke saya. Di instansi, di kementerian yang belum betul, di direktorat jenderal mana, bisikin ke saya,” kata Presiden Jokowi dalam acara Silaturahim Nasional pendukung Jokowi di Wisma Serbaguna, Jakarta, Minggu (24/7/2016) malam.
Jokowi mengatakan, dengan bantuan relawannya yang berjumlah cukup banyak dan tersebar di berbagai daerah, maka dia akan lebih mudah mendapatkan informasi pejabat yang tidak beres dalam bekerja.
“Kalau ada (pejabat) di daerah (yang tidak beres) juga bisiki ke saya,” tambah Jokowi.
Jokowi menyinggung soal proyek-proyek yang bertahun-tahun mangkrak pengerjaannya. Ia meyakini hal tersebut bisa terjadi karena birokrasi yang tidak beres.
Jokowi tak ingin hal serupa terjadi di pemerintahannya.
“Kita tak mau lagi ada jalan tol yang sudah 20 tahun berhenti. Pasti di situ ada masalah dan pasti masalahnya di birokrasi kita,” ucap Jokowi .
